Perluas Akses Perbankan Lewat Kerjasama Dengan Fintech

Menkominfo Rudiantara pada Bank Negara Indonesia (BNI) Business Meeting 2017. (Foto: Kominfo/Youngsters.id)

youngster.id - Pemerintah saat ini sedang berfokus pada pembangunan ekosistem digital melalui device, network, dan application. Oleh karena itu, perbankan disarankan bekerja sama dengan perusahaan fintech (financial technology) untuk memperluas jangkauan akses perbankan bagi masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menuturkan bahwa program inklusi keuangan Indonesia diharapkan dapat meningkat pada tahun 2019. Namun rencana peningkatan ini masih berbenturan dengan permasalahan ego-sektoral antara industri perbankan dengan operator seluler.

“Permasalahannya, selama ini perbankan merasa nasabah hanyalah nasabah bank. Sementara operator seluler hanya pelanggan seluler. Jika pelanggan seluler tidak dibatasi oleh ego-sektoral dan aturan-aturan yang memang sengaja dibuat untuk itu, finansial kita akan lebih cepat,” jelas Rudiantara saat menghadiri Bank Negara Indonesia (BNI) Business Meeting 2017 bertema “Pertumbuhan Agresif” belum lama ini di Hotel Shangri-La Jakarta.

“Saya sarankan akuisisi saja fintech, karena konsumen punya pengetahuan proses bisnis, B2B landing. Daripada kembangkan dari dalam akan lama. Akuisisi, belajar dari situ, lakukan reverse engineering,” tambah Menkominfo itu.

Baca juga :   Lima Kesalahan Mengatur Keuangan yang Sering Dilakukan Milenial

Menurut Rudiantara, perbankan dan keuangan dari sisi GDP growth memang merupakan yang paling tinggi dibandingkan sektor lainnya. Namun sektor telekomunikasi dan informasi saat ini menyusul berada di urutan kedua.

“Untuk 2018, di sidang kabinet sudah ditetapkan, Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) minta komunikasi informasi menjadi double digit. Jadi sekarang sudah mulai disiapkan,” papar Rudiantara.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah sudah melakukan persiapan dalam beberapa isu yang harus diselesaikan, di antaranya adalah sumber daya manusia dan perpajakan.“Pajaknya harus sederhana, karena pajak itu cenderung complicated rumusnya. Masyarakat kalau mudah bayar pajak, ga njelimet, itu cenderung bayar. Kalau susah, cenderung ngumpet” kata Rudiantara

Karenanya pajak harus disederhanakan. Contohnya, lanjut Rudiantara, capital market bisa menerapkan pajak final. “Kalau final, efeknya bisa langsung kelihatan, dia langsung straight to bottom line,” jelasnya.

Isu lainnya yang juga harus menjadi perhatian adalah pendanaan startup, national payment gateway, logistik, dan customer protection. “Kita ini ga ada payment gateway, Paypal ga masuk ke sistem kita sehingga kita tidak tau berapa yang dibayar lewat Paypal,” paparnya. Seharusnya semua harus masuk ke sistem, karena setidaknya untuk membuat kebijakan moneter, pemerintah harus tahu berapa uang yang beredar di Indonesia.

Baca juga :   Generasi Milenial Pendorong Utama Penggerak Bisnis

Isu terakhir yang saat ini menjadi perhatian pemerintah dalam melindungi dunia digital adalah pembangunan infrastruktur dan cyber security. “Kementerian Kominfo saat ini fokus pada 3 critical sector, yaitu banking and finance, sektor transportasi, dan sektor energi,” jelasnya.

Sementara untuk infrastruktur, lanjut Rudiantara, pemerintah mentargetkan agar pada tahun 2019 seluruh ibukota kabupaten dan kotamadya harus akses broadband dan internet cepat.

Turut hadir dalam acara BNI Business Meeting 2017 ini Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti; serta jajaran Dewan Komisaris Bank Negara Indonesia.

 

STEVY WIDIA