youngster.id - Pasar e-commerce di Asia Tenggara diproyeksikan tumbuh hampir dua kali lipat hingga mendekati angka US$400 miliar pada tahun 2031, naik dari nilai US$197 miliar pada 2025. Proyeksi ini dirilis dalam laporan Xendit Ecommerce Payments Momentum Report 2026 hasil kolaborasi platform pembayaran Xendit dan firma riset e-commerce Cube.
Laporan tersebut mencatat bahwa tiga platform e-commerce terbesar di kawasan ini—Shopee, Lazada, dan TikTok Shop—mencatatkan pertumbuhan nilai transaksi bruto (Gross Merchandise Value/GMV) secara kolektif sebesar 33% (YoY) pada kuartal pertama 2026, mencapai US$39 miliar dari sebelumnya US$29 miliar. Saat ini, sekitar 25% dari total belanja ritel di Asia Tenggara berlangsung secara online.
President Xendit, Nazim Ali, menjelaskan bahwa kawasan ini sedang memasuki fase kedua pertumbuhan e-commerce yang ditandai dengan lanskap pembayaran digital yang kian terfragmentasi.
“Asia Tenggara tumbuh sangat pesat dan uang tunai tidak lagi mendominasi transaksi konsumen. Namun, metode pengganti tunai berbeda di setiap negara. Setiap pasar memiliki karakteristik penerimaan pembayarannya sendiri, dan hal itu membuat penanganan transaksi digital menjadi tantangan tersendiri justru saat perannya kian vital bagi pertumbuhan bisnis,” kata Nazim, Kamis (15/10/2026).
Penyusutan Metode Bayar di Tempat (COD) dan Fragmentasi Lokal
Penggunaan metode Cash-on-Delivery (COD) terus mengalami penurunan drastis. Jika pada 2019 COD menyumbang sekitar separuh dari total transaksi e-commerce, kini jumlahnya menyusut hingga di bawah sepertiga. Laporan tersebut memprediksi porsi COD akan turun di bawah 25% pada 2027.
Pergeseran dari metode Cash-on-Delivery (COD) tidak lantas melahirkan satu standar pembayaran digital yang seragam di kawasan ini. Sebaliknya, setiap negara menunjukkan preferensi unik dalam memilih kanal pembayaran pengganti.
Di Indonesia, dominasi dompet digital (e-wallet) begitu kuat, di mana sebanyak 70% konsumen mengandalkannya untuk setidaknya separuh dari total transaksi online mereka. Kondisi ini berbeda dengan Thailand yang mayoritas konsumennya (61%) lebih gemar mengandalkan transfer antar-rekening (Account-to-Account/A2A).
Sementara itu, Singapura mencatatkan profil tersendiri sebagai pasar yang paling bergantung pada kartu pembayaran dengan porsi mencapai 60% transaksi, sekaligus memimpin pasar belanja e-commerce lintas batas (cross-border) di kawasan sebesar 19%. Adapun di Filipina, ekosistem pembayaran didominasi oleh layanan e-wallet lokal GCash, sedangkan Vietnam menunjukkan adopsi teknologi yang pesat lewat lonjakan transaksi metode VietQR hingga 151% pada tahun 2025.
Perbedaan preferensi ini menjadi tantangan bagi para pelaku usaha. Di Indonesia, ketidaktersediaan metode pembayaran favorit menjadi alasan utama pembeli membatalkan transaksi (checkout abandonment) dengan persentase mencapai 51%.
Tantangan Infrastruktur, Biaya, dan Risiko Kejahatan Siber
Sebanyak 92% pimpinan bisnis yang disurvei mengakui bahwa menyediakan ragam pilihan metode pembayaran adalah hal krusial untuk pertumbuhan. Namun, hanya 12% yang percaya bahwa infrastruktur pembayaran mereka saat ini siap menghadapi dekade berikutnya.
Biaya penerimaan transaksi (acceptance cost) dan lambatnya integrasi metode pembayaran lokal menjadi kendala utama ekspansi bisnis. Selain itu, potensi kejahatan siber (fraud) diperkirakan menjadi ancaman besar; sebanyak 48% pimpinan bisnis memprediksi kejahatan siber akan menjadi kekhawatiran utama mereka dalam lima tahun ke depan.
Tren Belanja Berbasis AI Agent Diprediksi Hadir pada 2027
Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) Generatif turut mengubah perilaku belanja konsumen di Asia Tenggara. Laporan mencatat 53% konsumen menggunakan AI untuk menemukan produk, dan 78% menggunakannya untuk meneliti serta membandingkan harga.
Laporan ini memproyeksikan transaksi belanja pertama yang dilakukan secara otomatis oleh agen AI (AI Agent) atas nama konsumen di Asia Tenggara akan terjadi pada 2027. Fenomena agentic commerce ini nantinya memerlukan lapisan verifikasi dan sistem kontrol keamanan baru untuk mengatur batas pengeluaran serta otorisasi transaksi. (*AMBS)