youngster.id - Pemberdayaan dan Permodalan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) merupakan salah satu prioritas Pemerintah demi mencapai target inklusi keuangan 2024.
Seiring target tersebut, transformasi digital Bank Perkreditan Rakyat (BPR) kini menjadi sebuah keharusan agar tak hanya memudahkan pelayanan masyarakat di daerah, namun juga dapat memaksimalkan pertumbuhan bisnis UMKM dengan akses layanan keuangan yang lebih mudah.
Kehadiran BPR, Koperasi, serta Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sangat diperlukan agar layanan perbankan lebih bisa menjangkau masyarakat yang belum terjangkau (unbanked) oleh perbankan di seluruh daerah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat perkembangan kredit BPR senilai Rp 127,9 triliun sampai dengan November 2022 dan terus bertumbuh dari tahun sebelumnya yaitu Rp 115,6 triliun.
Seiring agenda OJK dan Pemerintah untuk mendorong tingkat inklusi keuangan hingga 90% pada 2024, kontribusi BPR/BPRS perlu terus didorong yang salah satunya dilakukan melalui transformasi digital. Melalui transformasi tersebut, transaksi perbankan melalui digital channel (mobile app dan internet) termasuk adopsi layanan identitas digital juga didorong untuk meningkatkan customer experience nasabah.
Dalam sambutannya di acara MUNAS Indonesia Microfinance Expert Association (IMFEA) beberapa waktu lalu di Semarang, Ketua Umum IMFEA Ahmad Subagyo mengungkapkan, posisi BPR/BPRS dan LKM/LKMS sangatlah penting bagi keberlangsungan UMKM di Indonesia.
Di tengah gencarnya digitalisasi bank umum, BPR dan lembaga keuangan mikro lainnya harus terus dapat beradaptasi mengikuti laju yang cepat ini. Salah satu hambatan yang signifikan adalah masih perlunya peningkatan literasi keuangan di masyarakat secara umum.
“Karena persoalan seperti inilah, kami mendorong hadirnya infrastruktur digital yang tidak hanya mampu memenuhi taraf keamanan, tetapi juga praktis digunakan terkhususnya bagi kalangan ekonomi kecil-menengah. Dengan begitu, akan muncul kepercayaan di kalangan nasabah dalam memanfaatkan sistem digital dalam administrasi di BPR dengan cepat, aman, dan mudah,” ujar Ahmad, dikutip Senin (20/3/2023).
Mendukung misi pemerintah, VIDA menegaskan komitmennya bagi BPR di berbagai daerah dengan menghadirkan layanan identitas digital, seperti tanda tangan elektronik tersertifikasi dan verifikasi identitas online.
Managing Director VIDA, Adrian Anwar mengatakan, Lembaga Keuangan Mikro seperti BPR memegang peran yang sangat penting sebagai salah satu sumber permodalan bagi kalangan UMKM khususnya di daerah.
“Kami percaya dengan dilakukannya digitalisasi, ke depannya BPR dapat terus berkembang dan bersaing untuk memberikan layanan keuangan yang tidak hanya mudah diakses namun juga terjamin keamanannya. Dengan VIDA, masyarakat yang ingin mengajukan permodalan BPR, dapat langsung melakukannya proses registrasi secara daring, dimana saja dan kapan saja, karena proses verifikasi identitas dan tanda tangan kontrak bersama pihak perbankan dilakukan secara digital dan juga legal,” kata Adrian.
Menurut Adrian, melalui integrasi teknologi VIDA dan OpenBank+ milik Mitra Jasa Lima sejak 2022 lalu, VIDA mendukung peningkatan kualitas dan percepatan layanan BPR di seluruh Indonesia yang menjadi partner OpenBank+ mulai dari pembukaan rekening hingga transaksi keuangan lainnya untuk dilakukan sepenuhnya digital.
Hingga saat ini, VIDA telah membantu verifikasi lebih dari 800.000 nasabah/bulan untuk dapat menggunakan layanan finansial secara daring, termasuk untuk mengakses permodalan.
STEVY WIDIA
Discussion about this post