youngster.id - JAFF Market meluncurkan laporan Financing Indonesia’s Film Industry: A Handbook yang mengungkap potensi ekonomi produksi film sekaligus peluang pembiayaan bagi industri perfilman Indonesia. Studi tersebut menunjukkan bahwa produksi film turut menggerakkan berbagai sektor usaha, mulai dari penyedia peralatan, transportasi, hingga akomodasi.
Berdasarkan studi terhadap dua film Indonesia yang telah tayang, produksi film dengan anggaran sekitar Rp30 miliar melibatkan 150 tenaga kerja dari penyedia barang dan jasa. Sementara itu, film dengan anggaran sekitar Rp10 miliar melibatkan 29 tenaga kerja. Angka tersebut belum termasuk pemain dan kru produksi.
Market Director JAFF Market, Linda Gozali, mengatakan aktivitas industri film tidak hanya menghasilkan pendapatan dari penjualan tiket, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi bagi berbagai sektor usaha pendukung.
“Temuan ini menegaskan bahwa aktivitas industri film tidak hanya menghasilkan pendapatan dari penjualan tiket. Setiap produksi melibatkan berbagai sektor usaha dan membuka peluang bisnis,” ujar Linda, dikutip Sabtu (21/11/2026).
Temuan tersebut menjadi salah satu bahasan dalam panel diskusi Who Will Finance the Next Chapter of Indonesian Cinema? yang diselenggarakan JAFF Market bersama Amar Bank. Forum ini mempertemukan perwakilan pemerintah, pelaku perfilman, dan sektor jasa keuangan untuk membahas akses pembiayaan industri film.
Deputi Direktur Kantor OJK Jabodebek, Biger Adzanna Maghribi, mengatakan lembaga jasa keuangan mulai didorong untuk meningkatkan pembiayaan kepada industri ekonomi kreatif. Namun, skema pembiayaan perlu disesuaikan dengan karakteristik bisnis perfilman yang tidak selalu menghasilkan arus kas secara rutin selama proses produksi.
Menurut Biger, keterbatasan pemahaman lembaga jasa keuangan terhadap karakteristik industri kreatif masih menjadi salah satu kendala dalam membuka akses pembiayaan.
“Kami di OJK terus mendorong teman-teman di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk masuk ke industri perfilman. Ini yang perlu kita bangun bersama karena seberapa baik pemahaman terhadap industri perfilman akan menentukan terbuka atau tidaknya akses pembiayaan,” jelas Biger.
Akses Pembiayaan Film dan Tantangan bagi Produser
Selain pemahaman sektor keuangan, akses terhadap modal juga masih dipengaruhi rekam jejak rumah produksi. Perusahaan yang telah memiliki pengalaman mengelola proyek dan jaringan investor cenderung lebih mudah memperoleh pendanaan dibandingkan produser baru.
Ketua Bidang Fasilitasi Pembiayaan Badan Perfilman Indonesia (BPI), Tesadesrada Ryza, mengatakan perluasan akses pendanaan harus disertai penguatan ekosistem perfilman, termasuk unsur usaha, profesi, kegiatan, dan pendidikan.
“BPI melihat bahwa sektor film tidak hanya sebatas industrinya saja. Justru ekosistem perfilman yang harus kita jaga bersama karena seluruh unsur ini saling berkaitan satu sama lain,” ujar Ryza.
Kebutuhan pembiayaan juga tidak berhenti pada tahap produksi. Ketika sebagian besar anggaran terserap untuk pembuatan film, rumah produksi sering menghadapi keterbatasan dana untuk distribusi dan promosi. Karena itu, investor yang memiliki jaringan distribusi dan kemampuan pemasaran turut dibutuhkan dalam pengembangan bisnis perfilman.
Salah satu alternatif yang dibahas dalam laporan tersebut adalah bridge financing atau pembiayaan jangka pendek. Skema ini dapat membantu rumah produksi memenuhi kebutuhan operasional sambil menunggu pembayaran dari investor atau pembeli, terutama jika terdapat komitmen pembayaran dengan nilai dan jadwal yang jelas.
Senior Vice President MSME Amar Bank, Josua Sloane, mengatakan pembiayaan industri perfilman membutuhkan pendekatan yang mempertimbangkan kompleksitas dan risiko setiap proyek.
Untuk proyek dengan struktur pembiayaan sederhana, perbankan dapat menawarkan skema pembiayaan langsung. Sementara itu, proyek dengan kebutuhan modal dan risiko lebih kompleks dapat mempertimbangkan skema joint financing atau pembiayaan bersama dengan lembaga jasa keuangan lain, termasuk institusi yang memiliki akses ke pasar modal.
Josua juga menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola keuangan rumah produksi. Transparansi laporan keuangan diperlukan agar lembaga keuangan dapat menilai kondisi perusahaan dan kelayakan proyek secara lebih objektif.
Kekayaan Intelektual sebagai Alternatif Sumber Pendanaan
Selain pembiayaan perbankan, laporan JAFF Market menyoroti potensi pemanfaatan kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) sebagai aset ekonomi. Regulasi di Indonesia telah membuka peluang penggunaan IP dalam pembiayaan, meskipun penerapannya masih menghadapi tantangan terkait penilaian aset, dokumentasi, kepemilikan, dan penegakan hak.
Laporan tersebut juga mengangkat pengalaman Korea Selatan melalui Korean Film Council (KOFIC), yang mendukung pembiayaan industri film menggunakan Korea Fund of Funds. Skema ini menggabungkan dana publik dan swasta untuk memperluas akses pendanaan, termasuk bagi proyek berskala kecil dan sineas yang sedang membangun rekam jejak.
Di Indonesia, Dana Indonesia Raya menyediakan skema matching fund hingga Rp2,5 miliar bagi proyek film yang telah memperoleh pendanaan internasional dan memenuhi kriteria program.
Sementara itu, JAFF Market tahun ini menghadirkan 12 proyek film panjang melalui JAFF Future Project dan 10 karya IP orisinal melalui JAFF IP Connection. Program Producers Exchange juga mempertemukan 14 produser film dari kawasan Asia-Pasifik, Amerika Serikat, dan Kanada.
JAFF Market turut menyelenggarakan Film Industry Exhibition dengan 116 stan serta Film & Market Conference yang menghadirkan puluhan profesional industri perfilman sebagai pembicara.
STEVY WIDIA
