youngster.id - Sebagai upaya mendukung pembangunan berbasis ekonomi biru (blue economy), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) memberikan fasilitas dana bergulir kepada masyarakat. Syaratnya, kegiatan usahanya mesti ramah lingkungan.
“Didalam persetujuan kredit, kalau tidak pro lingkungan, misal alat tangkapnya tidak ramah lingkungan atau tidak diatur, maka kami tidak memberikan pinjaman kepada pelaku usaha yang seperti itu,” ujar Syarif Syahrial, Direktur LPMUKP, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/8/2021).
Syarif menjelaskan, pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru berkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi itu sendiri. “Blue economy ada promosi tentang zero waste, otomatis kami terjemahkan dalam program LPMUKP untuk pembiayaan bagaimana memberdayakan ekonomi kelautan dan perikanan secara lokal, klaster perikanan budidaya, membangun pariwisata menjaga lingkungan, dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan,” papar Syahrial.
Ia memastikan potensi kelautan dan perikanan sangat besar. Adanya stereotype bahwa usaha kelautan dan perikanan memiliki risiko yang tinggi, pada kenyataannya tidak tepat. Hal itu terlihat dari tunggakan kredit (non performing loan-NPL) pinjaman LPMUKP yang tergolong rendah.
Keberhasilan LPMUKP menjaga pengembalian pinjaman, berkat adanya mitigasi risiko melalui pendampingan. Ada lebih dari 250 tenaga pendamping tersebar di 236 Lokasi Layanan Pendampingan (LLP) di 357 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
FAHRUL ANWAR