youngster.id - Rasio kewirausahaan di Indonesia saat ini tercatat baru mencapai 3,29% dari total tenaga kerja, atau setara dengan sekitar 4,9 juta wirausaha. Angka ini menempatkan Indonesia tertinggal di bawah sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Singapura yang memimpin dengan 8,76%, disusul Malaysia sebesar 4,74%, dan Thailand di angka 4,26%.
Guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan mencetak wirausahawan baru, program penyiapan talenta wirausaha kini terus digencarkan di berbagai kalangan. Salah satu fokus utamanya diarahkan kepada komunitas alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Rendahnya rasio tersebut menjadi sorotan utama dalam agenda National Founders Connect 2026 yang diinisiasi oleh Mata Garuda LPDP. Forum ini menjadi ruang strategis yang mempertemukan para pendiri (founder), investor, inovator, pemimpin bisnis, serta para awardees LPDP.
Fokus pada Masalah, Bukan Pendanaan Sesaat
Dalam sesi diskusi bertajuk “Beyond Profit: Building Impact-Driven Businesses Across B2C & B2B Markets”, Founder dan CEO Privy, Marshall Pribadi, menekankan pentingnya membangun bisnis yang berakar dari pemecahan masalah nyata di masyarakat, bukan sekadar melihat peluang musiman.
“Bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang dibangun karena melihat peluang sesaat, melainkan bisnis yang mampu menyelesaikan masalah yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ketika kita fokus menciptakan solusi yang relevan, kepercayaan akan terbentuk dan bisnis memiliki fondasi kuat untuk bertumbuh,” ungkap Marshall, Rabu (1/7/2026).
Marshall mengingatkan para founder pemula agar tidak terlalu cepat berfokus mencari pendanaan dari investor di tahap awal. Menurutnya, pemahaman mendalam terhadap masalah jauh lebih krusial dibandingkan mengejar modal.
Pandangan tersebut diamini oleh Managing Partner BNI Ventures, Eddi Danusaputro. Eddi menegaskan bahwa iklim investasi saat ini menuntut investor untuk bergerak lebih selektif dalam menyaring kemampuan startup.
“Perusahaan yang mampu menjawab kebutuhan pasar dan menunjukkan arah pertumbuhan yang jelas akan memiliki daya tarik yang lebih kuat di mata investor,” jelas Eddi.
Pencapaian Strategis Kepercayaan Digital
Melalui pendekatan berbasis solusi tersebut, Privy kini telah bertransformasi selama sepuluh tahun hingga dipercaya oleh 71 juta pengguna individu terverifikasi serta lebih dari 200.000 institusi di Indonesia.
Hingga saat ini, performa platform kepercayaan digital tersebut telah mencatatkan sejumlah indikator operasional yang solid. Privy mencatat bahwa lebih dari 156 juta dokumen telah berhasil ditandatangani secara elektronik melalui sistem mereka. Tidak hanya itu, dalam upaya menjaga keamanan siber, platform ini juga sukses mendeteksi dan mencegah lebih dari 122 juta upaya kecurangan digital, termasuk modus pemalsuan identitas yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Keandalan validasi data perusahaan kian diperkuat dengan adanya 138 juta dokumen yang berhasil diverifikasi secara aman melalui fitur Verifikasi Dokumen. Atas kekuatan sistem perlindungan tersebut, Privy kini mengukuhkan posisinya sebagai satu-satunya institusi di Indonesia yang berani memberikan Certificate Warranty hingga Rp1 miliar sebagai jaminan hukum atas keaslian sertifikat elektronik yang diterbitkan melalui platformnya.
Secara korporasi, Privy juga mengukuhkan posisinya melalui kemitraan strategis bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai mitra resmi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) pada sistem Coretax selama dua tahun berturut-turut. Ke depan, perusahaan bersiap melakukan ekspansi global melalui layanan Privy Personal Plan.
Menutup forum, Marshall mengajak para alumni LPDP untuk mengoptimalkan bekal pendidikan dan jaringan internasional mereka demi membuka ruang kolaborasi lintas sektor. Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat melahirkan inovasi berdampak besar yang mampu mendongkrak rasio kewirausahaan Indonesia agar semakin kompetitif di kancah global.
STEVY WIDIA