youngster.id - Pemerintah memiliki target nilai transaksi e-commerce mencapai US$ 130 miliar pada 2020. Namun untuk ukuran ASEAN, Indonesia masih kalah transaksi e-commerce-nya dibandingkan negara-negara seperti Singapura, Thailand bahkan Vietnam.
Hal ini disampaikan I Nyoman Adhiarna, Head of Bussiness Policy and Regulation Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). “Transaksi paling besar berasal dari produk fesyen, yakni 42,6% di 2016 lalu,” tutur Nyoman dalam seminar Commercial Digitalization belum lama ini.
Menurut Nyoman tantangan pemerintah, kata Nyoman, ialah ketersediaan regulasi. “Regulasi kami akui umumnya terlambat, setidaknya kalau bikin aturan bagaimana kami usahakan tidak lambat-lambat amat,” ujarnya.
Potensi digital dari e-commerce ini patut dicermati pemerintah. Bagi Nyoman, dengan big data misalnya yang terdapat di Waze maupun Google Maps bisa diberdayakan untuk kepentingan pelayanan publik.
Oleh karenanya Kominfo berintegrasi dengan banyak kementerian mulai dari perdagangan hingga perhubungan. “Tentu kami perlu kembangkan peraturan perdagangan elektronik, dengan concern utama masalah keamanan jaringan,” kata Nyoman.
Tugas pemerintah, kata Nyoman, bagaimana menjaga agar transaksi e-commerce dominan di lakukan di dalam negeri bukan ke luar dan menggenjot transaksi online.
Kominfo mencatat, saat ini ada puluhan startup di Indonesia dengan nilai bisnis yang berada di kisaran US$ 1,5 miliar hingga US$ 5 miliar. “Adapun tujuh isu utama soal e-commerce ini melingkupi edukasi, logistik, communication infrastructure, cybersecurity, finance, tax dan consumer protection,” pungkasnya.
STEVY WIDIA