youngster.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat sampai saat ini sudah ada 1.387 berita hoaks yang ditemukan selama masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, semua elemen harus berjuang bersama-sama untuk memerangi hoaks dan radikalisme, termasuk media.
Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho menuturkan akhir-akhir ini isu yang dominan muncul adalah hoaks terkait dengan vaksin Covid-19.
“Kami mencatat ada 83 hoaks terkait dengan vaksin Covid-19, dan viralitasnya cukup tinggi, karena 42 persen terkait dengan isu keamanan dan kemanjuran termasuk hoaks kematian Mayor Sugeng,” ungkapnya.
Agar tidak mudah termakan hoaks Covid-19, masyarakat diimbau agar mengkonsumsi informasi dari sumber yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan.
Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari mengatakan, media memiliki peranan penting menghadapi dua hal tersebut. Atal menjelaskan, media harus menjadi pengecek fakta alias fact checker dan sumber informasi yang lebih valid dibandingkan media sosial (medsos).
“Media harus memverifikasi atau membandingkannya dengan berita yang sama dari sumber yang berbeda,” kata Atal dalam webinar bertajuk Peranan Media dalam Menghadapi Radikalisme dan Hoax.
Atal menjelaskan, pers juga harus berperan aktif mencegah radikalisme dan terorisme karena dua hal itu merupakan kejahatan luar biasa. Menurut dia, radikalisme dapat direduksi jika media massa menghindari posisi intensifier of conflict (penguat konflik).
“Jika ada perbedaan pandangan di masyarakat, jangan ikut-ikutan memanas-manasi atau berpihak pada suatu pihak,” ujar Atal.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis tidak menampik fakta bahwa saat ini informasi menjadi kebutuhan utama masyarakat. Namun, tidak semua informasi itu benar dan valid. Oleh karena itu, media memiliki peran yang sangat penting.
“Media bertugas meluruskan dan menjadi rujukan. Saya yakin ketika bisa independen, media bisa menjadi rujukan,” pungkas Abdul Kharis.
FAHRUL ANWAR