youngster.id - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengadeng tujuh kementerian/lembaga untuk bekerja sama dalam meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah yang bergerak di sektor obat tradisional, kosmetik, dan pangan.
Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito mengatakan kerja sama ini bertujuan untuk menekan risiko produk UMKM, terutama produk pangan, obat tradisional, dan kosmetik, yang risikonya sangat besar apabila tidak diproduksi dengan cara yang benar. Setiap kementerian/lembaga yang terlibat dalam program ini memiliki peran masing-masing.
“Untuk BPOM, kami melakukan bimbingan teknologi cara produksi yang baik, peningkatan kompetensi SDM, audit sertifikasi, pengujian produk, fasilitasi promosi produk, dan subsite terpadu UMKM,” kata Penny dalam keterangan resmi Senin (7/5/2018) di Jakarta.
Peluncuran program terpadu lintas kementerian/lembaga pengembangan UMKM berdaya saing ini dilakukan bersamaan dengan Musyawarah Nasional (Munas) BPOM yang diselenggarakan pada 7 Mei hingga 9 Mei 2018. Pada tahun ini, sebanyak 210 UMKM obat tradisional, kosmetik, dan pangan yang berada di 6 provinsi menjadi pilot project. Keenam provinsi tersebut adalah Sumatra Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.
Setelah diluncurkan, tahap kegiatan program ini adalah identifikasi masalah UMKM pada setiap daerah dan produk, advokasi kepada pemerintah daerah, review pedoman/petunjuk teknis, pelatihan pendamping UMKM, advokasi kepada pemerintah daerah, pendampingan UMKM tahap I, pendampingan CAPA, fasilitasi sertifikat halal, pelayanan dan bimtek e-registration pangan olahan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan.
“Ke depan kami lebih mengedepankan kerja sama lintas sektor sehingga kami tidak bergerak sendiri. BPOM membuka diri untuk bisa mempersingkat registrasi produk, tetapi tetap terjaga keamanannya,” jelas Penny.
Suratmono, Deputi Bidang Pengawasan Pangan dan Olahan BPOM, mengatakan berdasarkan kajian pihaknya, ditemukan bahwa tantangan yang dihadapi UMKM dalam negeri antara lain masalah higienis, permodalan, marketing, pelabelan, dan regulasi.
“Tantangan-tantangan tersebut yang harus dikerjakan dengan kementerian dan lembaga lain, butuh sinergi,” katanya.
STEVY WIDIA
Discussion about this post