BPPT Perkuat Pertahanan TI Indonesia dari Serangan Siber

Tahun 2019, serangan siber diprediksi meningkat. (Foto : Ilustrasi/Youngsters.id)

youngster.id - Ancaman serangan siber di bidang teknologi informasi (TI) masih akan terus terjadi di masa mendatang. Untuk itu pengamanan infrastruktur kritis sangat penting karena menguasai hajat hidup masyarakat dan kelangsungan pemerintahan.

Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza mengatakan, serangan malware akan terus meningkat sejalan dengan arus digitalisasi berbagai sektor pelayanan publik. Serangan semakin sulit diantisipasi karena advance persistent threat (APT) bersifat zero-day dengan daya rusak yang tinggi dan lintas negara.

“Kita belum punya protection plan yang bersifat nasional. Harus dipercepat untuk membangun critical infrastructure protection plan,” katanya belum lama ini di Jakarta.

Menurutnya, pengamanan infrastruktur kritis sangat penting karena menguasai hajat hidup masyarakat dan kelangsungan pemerintahan. Infrastruktur kritis itu seperti energi (listrik), penerbangan, bahan bakar, kesehatan, keuangan/perbankan, telekomunikasi, pertahanan, penegakan hukum, keamanan dan intelijen, suplai air, tata kelola elektronik (e-Governance).

Mei 2017 lalu, dunia diramaikan serangan ransomware Wannacry dan serangan terbaru adalah Petya dan kekuatannya jauh membahayakan. Untuk itu dalam Kongres Teknologi Nasional yang digelar BPPT 17 Juli mendatang akan diulas pengamanan infrastruktur kritis secara mendalam dari berbagai sektor.

Baca juga :   Perusahaan Perlu Siap Dengan Serangan Siber

“Akan diulas pengamanan infrastruktur kritis secara mendalam dari berbagai sektor seperti kesehatan, pelayanan publik, perbankan, transportasi,” ucapnya.

Dalam kongres pun akan dihasilkan rekomendasi untuk pemangku kepentingan termasuk pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang baru dibentuk.

Hammam mengungkapkan, BSSN harus segera melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah untuk identifikasi, pertahanan, tanggap darurat dan pemulihan permasalahan siber nasional. Di sisi lain lanjutnya, BPPT harus membangun kesadaran masyarakat tentang risiko keamanan siber. Untuk itu perlu secara bersama-sama membangun ketahanan informasi. BPPT pun mengeluarkan rekomendasi teknologi untuk pengamanan informasi yang digunakan oleh kementerian atau lembaga.

FAHRUL ANWAR