youngster.id - Ekonomi digital Asia Tenggara semakin berkembang, tetapi infrastruktur pembayaran di kawasan ini masih menghadapi tantangan fragmentasi antarnegara. Berbagai sistem pembayaran domestik seperti QRIS di Indonesia, DuitNow di Malaysia, PromptPay di Thailand, dan QR Ph di Filipina telah digunakan dalam skala besar, namun pelaku bisnis yang berekspansi lintas negara masih harus berhadapan dengan perbedaan sistem pembayaran, regulasi, mata uang, hingga proses penyelesaian transaksi.
Menurut laporan e-Conomy SEA 2025 yang disusun Google, Temasek, dan Bain & Company, ekonomi digital Asia Tenggara telah melampaui US$300 miliar dalam gross merchandise value (GMV) pada 2025. GMV dan pendapatan ekonomi digital kawasan tersebut masing-masing tumbuh sekitar 15% secara tahunan.
Seluruh 10 negara ASEAN kini telah memiliki sistem QR nasional, sementara delapan negara telah memiliki interoperabilitas QR lintas negara. Perkembangan tersebut membuat kemampuan mengelola metode pembayaran lokal, settlement, kepatuhan, dan rekonsiliasi di berbagai yurisdiksi semakin penting bagi perusahaan yang melakukan ekspansi regional.
Transaksi Pembayaran Digital Asia Tenggara Terus Meningkat
Adopsi pembayaran digital meningkat di sejumlah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Di Indonesia, QRIS telah mencapai 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant pada semester I 2025. Lebih dari 93% merchant tersebut merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Memasuki kuartal II 2026, BI-FAST telah memproses 1,53 miliar transaksi ritel, sementara volume transaksi QRIS tumbuh 100,12% secara tahunan.
Malaysia juga mencatat pertumbuhan penggunaan pembayaran elektronik. Negara tersebut membukukan 18,4 miliar transaksi e-payment pada 2025, naik 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, volume transaksi DuitNow QR meningkat dua kali lipat menjadi 3 miliar transaksi.
Di Thailand, PromptPay bahkan memproses lebih dari 2,5 miliar transaksi pada Mei 2026.
Besarnya volume transaksi menunjukkan bahwa jaringan pembayaran domestik telah menjadi bagian penting dari aktivitas perdagangan sehari-hari di kawasan.
Pembayaran Digital Jadi Infrastruktur Bisnis
Perkembangan serupa terjadi di Filipina. Berdasarkan data Bangko Sentral ng Pilipinas, pembayaran digital menyumbang hampir 65% volume transaksi ritel pada 2025, naik dari 57% pada tahun sebelumnya.
Sementara itu, QR Ph mencatat 2,47 miliar transaksi dengan nilai PHP1,16 triliun.
Pertumbuhan volume transaksi juga berlangsung ketika nilai setiap transaksi relatif kecil. Ekonomi digital Filipina, misalnya, meningkat dari GMV US$26 miliar pada 2023 menjadi US$36 miliar pada 2025. Nilai rata-rata pesanan dalam perdagangan berbasis video berada di kisaran US$4,50-US$5,50.
Head of GTM Philippines Xendit, Ina Gatan, menilai tingginya volume transaksi dengan nilai relatif kecil membuat keandalan sistem pembayaran menjadi semakin penting.
“Satu miliar transaksi per tahun dengan nilai rata-rata lima dolar per transaksi menunjukkan bahwa ini adalah pasar yang dibangun berdasarkan skala. Namun, kondisi tersebut juga membuat pasar ini tidak memberikan toleransi terhadap kegagalan,”ujar Ina.
Kondisi tersebut membuat pembayaran tidak lagi sekadar menjadi tahap akhir dalam transaksi. Bagi platform e-commerce, metode pembayaran yang tersedia dapat menentukan konsumen yang dapat dilayani. Bagi perusahaan travel online, metode pembayaran atau dompet digital yang tidak didukung dapat menyebabkan pelanggan membatalkan pemesanan.
Sementara bagi manufaktur yang beroperasi di sejumlah negara ASEAN, hambatan dalam settlement dapat memengaruhi kebutuhan modal kerja.
Infrastruktur Pembayaran ASEAN Masih Terfragmentasi
Meski perdagangan regional semakin berkembang, infrastruktur pembayaran Asia Tenggara masih sangat terlokalisasi. Setiap negara memiliki infrastruktur, regulasi, hubungan perbankan, mekanisme settlement, serta preferensi pembayaran konsumen yang berbeda.
Berbagai inisiatif regional mulai berupaya mengatasi perbedaan tersebut. Hingga Desember 2025, terdapat 29 keterhubungan pembayaran QR dan pembayaran instan person-to-person yang telah dibangun di dalam ASEAN maupun dengan mitra eksternal.
Sembilan bank sentral ASEAN juga telah bergabung dalam inisiatif Regional Payment Connectivity, yang bertujuan mempercepat, menurunkan biaya, dan meningkatkan transparansi pembayaran lintas negara sekaligus mendukung akses pasar UMKM, perdagangan, dan remitansi.
Pertumbuhan penggunaan juga mengikuti pembangunan infrastruktur tersebut. Analisis IMF pada 2026 menunjukkan transaksi QR lintas negara di Thailand meningkat lebih dari 300% pada 2024. Malaysia mencatat pertumbuhan bahkan mencapai 550%.
Project Nexus Dorong Integrasi Sistem Pembayaran
Salah satu proyek yang berpotensi memperkuat integrasi pembayaran regional adalah Project Nexus, yang didukung Bank for International Settlements (BIS) dan sejumlah bank sentral, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
Project Nexus dirancang untuk menghubungkan sistem pembayaran instan domestik melalui kerangka multilateral yang terstandarisasi.
Dengan pendekatan tersebut, negara peserta tidak perlu membangun koneksi bilateral secara terpisah untuk setiap negara. Sistem pembayaran dapat terhubung melalui platform bersama.
BIS menyebut arsitektur tersebut berpotensi memungkinkan pembayaran lintas negara diterima oleh penerima dalam waktu 60 detik atau kurang dalam sebagian besar kasus.
Sementara itu, ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) berpotensi menjadi fondasi yang lebih luas bagi integrasi ekonomi digital kawasan. Kerangka tersebut mencakup perdagangan digital, e-commerce lintas negara, pembayaran digital, keamanan siber, hingga identitas digital.
Studi yang ditugaskan ASEAN memperkirakan ekonomi digital kawasan dapat mendekati US$1 triliun pada 2030 berdasarkan tren yang ada. Dengan penerapan aturan DEFA secara progresif, peluang tersebut diperkirakan dapat mencapai US$2 triliun.
Xendit Perluas Infrastruktur Pembayaran di Asia Tenggara
Di tengah perkembangan tersebut, Xendit menjadi salah satu perusahaan yang membangun infrastruktur pembayaran untuk mendukung bisnis yang beroperasi lintas negara di Asia Tenggara.
Perusahaan yang didukung ACV Capital tersebut kini beroperasi di Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, dan Hong Kong.
Ekspansi Xendit mencakup masuk ke Thailand pada 2024, mengakuisisi perusahaan berbasis Malaysia Payex pada 2025, serta mengintegrasikan platform pembayaran Filipina Dragonpay.
Jejak regional tersebut mencerminkan kompleksitas yang harus dihadapi perusahaan ketika berekspansi dari satu pasar ASEAN ke pasar lainnya. Setiap negara memiliki metode pembayaran, sistem perbankan, serta persyaratan regulasi yang berbeda.
Bagi merchant, infrastruktur yang dapat menghubungkan bisnis dengan jaringan pembayaran lokal berpotensi mengurangi kebutuhan membangun operasi pembayaran secara terpisah di setiap negara.
Xendit menyediakan infrastruktur pembayaran di Asia Tenggara, termasuk layanan pengumpulan dan pencairan dana lintas negara bagi bisnis yang melakukan ekspansi regional.
Perkembangan tersebut menunjukkan pergeseran industri pembayaran dari sekadar menyediakan metode pembayaran individual menuju infrastruktur yang menghubungkan berbagai sistem pembayaran domestik.
Interoperabilitas Bukan Berarti Fragmentasi Hilang
Meningkatnya konektivitas belum sepenuhnya menghilangkan fragmentasi. Pengaturan pembayaran lintas negara saat ini masih banyak bersifat bilateral sehingga penambahan pasar baru dapat membutuhkan koordinasi tambahan dengan operator pembayaran, bank, fungsi kepatuhan, dan regulator.
Perusahaan yang berekspansi di Asia Tenggara tetap perlu mengelola local acquiring, metode pembayaran, settlement, lisensi, pengendalian fraud, hingga pelaporan di masing-masing negara.
Selain itu, semakin cepat pembayaran lintas negara juga meningkatkan kebutuhan terhadap pencegahan fraud, pengendalian anti-pencucian uang, perlindungan data, dan ketahanan operasional.
“Menurut pandangan saya, 10 tahun ke depan akan menjadi masa bagi perusahaan-perusahaan yang mampu berkembang di berbagai pasar ASEAN, mampu beradaptasi dengan regulasi, melakukan lokalisasi, dan membangun kepercayaan,” kata Gatan.
Dengan demikian, tantangan berikutnya bukan sekadar membuat pembayaran lintas negara dapat dilakukan. Tantangannya adalah membuat berbagai sistem domestik dapat digunakan secara efektif oleh bisnis yang beroperasi di banyak pasar.
Pertumbuhan transaksi digital menjadi salah satu pendorong kebutuhan tersebut. Ketika perdagangan Asia Tenggara semakin regional, kemampuan perusahaan untuk mengumpulkan, memindahkan, dan mengelola dana di berbagai negara akan menjadi bagian yang semakin penting dari infrastruktur ekonomi digital kawasan. (*AMBS)
Discussion about this post