youngster.id - Ekonomi digital berpotensi menjadi sektor pertumbuhan baru di tengah kondisi ekonomi global yang lesu. Potensi tersebut oleh pemerintah harus dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi nasional.
”Ekonomi digital memerlukan infrastruktur dan ini bisa meningkatkan daya saing. Apalagi, dia sama sekali tidak tergantung sektor komoditas yang sedang lesu,” kata Rodrigo Chaves Country Director Bank Dunia untuk Indonesia di Jakarta akhir pekan lalu.
Menurut Rodrigo, anjloknya harga komoditas sejak 2013 tidak hanya menggerus pendapatan masyarakat, tetapi juga membuat penciptaan lapangan kerja menurun. Sepanjang 2006-2012, lapangan kerja tercipta hingga 2,6 juta atau 430.000/tahun. ”Tapi selama 2013-2015, rata-rata hanya 200.000/tahun pekerjaan yang tercipta,” ucapnya.
Berdasarkan laporan global Bank Dunia bertajuk World Development 2016: Digital Devidens, teknologi internet dinilai telah berkembang secara masif. Hal ini ditandai oleh pengguna internet yang meningkat tiga kali lipat sejak 2005 dan mencapai 3,2 miliar pengguna berdasarkan data terakhir tahun 2014.
”Sayangnya masih ada 60% (4 miliar) penduduk dunia yang tidak terkoneksi satu sama lain karena akses internet hanya dinikmati oleh mereka yang berpendidikan tinggi,” ujar Rodrigo. Ia menilai, kasus yang sama juga terjadi di Indonesia di mana internet hanya dinikmati di kota-kota besar, terutama Jabodetabek.
Oleh karena itu, dia pun berpendapat pemerintah harus berupaya mendorong adanya pemerataan akses masyarakat terhadap internet. Selain pemerataan akses internet, Rodrigo juga menilai pemerintah harus membuat regulasi untuk memperbaiki iklim kompetisi yang adil di antara pengusaha di bidang teknologi internet.
Ditambah adanya keterampilan tenaga kerja yang memadai, Rodrigo meyakini Indonesia bisa memiliki dasar analog yang kuat. ”Negara yang memiliki dasar analog yang kuat akan meraih manfaat ekonomi digital yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, tersedianya lebih banyak lapangan pekerjaan dan pelayanan yang lebih baik,” ucap dia.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pemerintah tengah berupaya agar akses internet bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Saat ini pihaknya tengah membangun jaringan tulang punggung serat optik nasional atau Palapa Ring guna mewujudkan hal tersebut.
Selain itu, Rudiantara juga mengakui hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur soal keberadaan penyedia jasa layanan konten data dan informasi berbasis internet (over the top/OTT) asing yang tidak memiliki badan usaha tetap (BUT) di Tanah Air. Dia memastikan dalam waktu dekat pihaknya segera mengeluarkan regulasi yang menekankan bahwa OTT asing juga harus ikut berkontribusi terhadap negara, termasuk dari sisi ekonomi.
Saat ini, banyak OTT asing, seperti Google dan Facebook yang telah mengeruk keuntungan dari masyarakat Indonesia tapi tidak membayar pajak.
Berdasarkan data Kominfo, nilai iklan digital yang menjadi pemasukan terbesar OTT tahun lalu mencapai US$800 juta. Rudiantara memprediksi, nilai tersebut bisa melonjak hingga US$4,9 miliar dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun yang akan datang. ”Jadi Indonesia jangan hanya dilihat sebagai pasar saja, tapi juga harus ada benefit-nya kembali ke masyarakat Indonesia,” tegasnya.
STEVY WIDIA
Discussion about this post