youngster.id - Kini melalui inovasi pelayanan publik Ditjen AHU yang meluncurkan Fidusia Checking Cetar di laman https://fidusia.ahu.go.id/, konsumen menjadi lebih aman dan terlindungi.
“Minimnya validitas data tentang fidusia menyebabkan fidusia ganda yang rentan praktik penipuan. Bank pun tak berani menerima jaminan dari benda bergerak yang tak valid,” jelas Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) Dr Freddy Harris ACCS dalam siaran pers yang diterima, Jakarta, Selasa (22/3).
Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tapi, menurut Freddy, terdapat persoalan pada jaminan atas benda bergerak yaitu tak ada sentralisasi data. Kini dengan sistem aplikasi fidusia online, ia mengklaim dapat memangkas waktu mengurus fidusia secara cetar (cepat dan transparan).
Sebelumnya pengurusan fidusia secara manual bisa selesai dalam seminggu bahkan dua bulan. Kini dalam 3-7 menit pengurusan selesai. Notaris hanya butuh jaringan internet dan semua bisa langsung dikerjakan.
“Database pemohon juga lebih aman karena sudah berupa digital based bukan lagi paper based yang sering kali hilang atau terselip. Sistem ini juga mempermudah penyelesaian sengketa fidusia dan menekan risiko pembiayaan,” imbuh Freddy.
Layanan Fidusia Checking Cetar saat ini mendapatkan penghargaan sebagai TOP 99 inovasi pelayanan publik 2016. Tak kalah menarik, inovasi sistem notaris online oleh Ditjen AHU menjadi paparan yang mendapat respons positif dari para panelis.
Sebelum ada sistem publikasi formasi jabatan notaris, pengangkatan seorang notaris kurang transparan dan penempatan wilayah dinas bisa diintervensi sesuai tempat yang dikehendaki. Kini, melalui publikasi real time, formasi jabatan notaris ditentukan berdasarkan kuota yang ditentukan oleh jumlah penduduk, tingkat perekonomian, dan pertumbuhan sektor perbankan di sebuah wilayah. Besar kecilnya kuota berpengaruh pada pengangkatan seseorang menjadi notaris.
Selain itu, masyarakat bisa terlibat mengawasi penyebaran notaris sesuai dengan kuota di masing-masing wilayah. Sampai saat ini, layanan Fidusia Checking Cetar dan publikasi formasi jabatan notaris secara real time berhasil menaikkan pendapatan negara bukan pajak sampai Rp34 triliun. Hal ini juga mendapuk Kemenkum dan HAM dalam jajaran tiga kementerian/lembaga yang memperoleh penghargaan dalam hal pengesahan badan hukum pada 2015.
STEVY WIDIA