youngster.id - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kewirausahaan dapat disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pada 2018.
“Kami targetkan RUU Kewirausahaan disahkan menjadi UU tahun ini,” kata Bahlil Lahadalia Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi melalui siaran pers Minggu (4/3/2018).
Dia mengatakan RUU Kewirausahaan saat ini sudah masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) dan sudah memasuki tahap pembahasan. Hipmi juga telah menemui Presiden Joko Widodo dan meminta agar RUU tersebut mendapat prioritas dalam pembahasan RUU di parlemen.
Menurut Bahlil, Presiden Joko Widodo menyambut positif permintaan itu dan ikut memberi dorongan agar DPR memberikan skala prioritas.
Salah satu usulan penting dalam RUU tersebut adalah adanya kewajiban lembaga keuangan seperti perbankan nasional untuk mengalokasikan sebesar 30% dari penyaluran kreditnya untuk membiayai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Saat ini, kan baru sekitar 20%. Kami minta 30% untuk pelaku usaha pemula dan UMKM,” terangnya.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, rasio kewirausahaan Indonesia naik menjadi 3,1% pada 2016. Tiga tahun sebelumnya, tepatnya pada 2013, rasionya masih 1,67%.
Dengan demikian, Indonesia sudah masuk daftar negara yang masuk kategori sejahtera. Negara yang masuk dalam kategori ini adalah yang memiliki rasio kewirausahaan minimal 2%.
Namun, capaian Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Malaysia misalnya, sudah mencapai level 5%. Sementara itu, rasio Singapura telah menyentuh 7%, China 10%, Jepang 11%, dan AS 12%.
Selain itu, Bahlil menyampaikan Hipmi akan menggelar Sidang Dewan Pleno (SDP II) dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Hotel Novotel Tangerang City, Kota Tangerang, Banten pada Rabu (7/3). SDP II-Rapimnas kali ini akan membahas agenda-agenda dan konsolidasi internal organisasi serta perkembangan dan isu-isu strategis perekonomian nasional terkini.
Pertemuan tersebut juga akan membahas dorongan agar RUU Kewirausahaan bisa segera disahkan menjadi UU Wirausaha Nasional tahun ini. Oleh sebab itu, Hipmi mengambil tema Redistribusi Ekonomi dan Peran Pengusaha Muda dalam Memperkokoh Daya Saing Bangsa dalam SDP II-Rapimnas kali ini.
Sekitar 3.500 pengusaha yang juga peserta dari 34 Badan Pengurus Daerah (BPD) se-Indonesia diperkirakan akan menghadiri SDP II-Rapimnas. Ketua Panitia Ajib Hamdani menyatakan persiapan SDP II-Rapimnas telah mencapai 90%.
STEVY WIDIA