youngster.id - Pandemi Covid-19 telah tak hanya menyerang dalam bentuk penyakit tetapi juga informasi. Bahkan WHO telah memunculkan suatu istilah baru, yakni infodemi. Infodemi menjadi masalah baru selain COVID-19 itu sendiri. Bahkann Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menjaring lebih dari 2.000 konten hoaks seputar COVID-19 di Indonesia.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Pangerapan mengungkapkan, data internal Kominfo menunjukkan sejak 23 Januari hingga 18 Oktober terdapat 2.020 konten hoaks seputar COVID-19 di media sosial, sementara yang sudah diturunkan (take down berjumlah 1.759.
“Kementerian mengidentifikasi terdapat tiga jenis infodemi yang beredar di Indonesia, yang pertama berupa disinformasi, yakni informasi sengaja dibuat salah untuk mendestruksi apa yang sudah beredar. Kedua, malinformasi yaitu info yang faktual, namun, dibuat untuk orang tertentu dengan tujuan tertentu.
Infodemi ketiga berupa misinformasi, informasi yang diberikan tidak tepat, namun, tidak ada unsur kesengajaan,” papar Samuel dalam jumpa pers virtual “Strategi Komininfo Menangkal Hoaks COVID-19”, Senin (19/10/2020)
Menurut Semuel, kementerian perlu meluruskan informasi yang beredar seputar COVID-19 agar tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
“Kami perlu melakukan pengendalian, bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi masyarakat atau kebebasan berpendapat. Tapi, situasi pandemi ini kami perlu meluruskan informasi-informasi yang salah agar tidak meresahkan masyarakat,” kata Semuel menegaskan.
Dalam menangani konten yang berpotensi hoaks, Semuel menjelaskan kementerian selalu melakukan pengujian fakta, verifikasi, informasi yang masuk, ke beberapa pihak. Jika memang informasi tersebut, setelah diverifikasi adalah tidak benar, kementerian akan memberi “stempel” hoaks terhadap konten tersebut.
Untuk mengatasi hoaks yang beredar, Kominfo menggunakan pendekatan literasi digital, yakni memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai ruang digital dan interaksi yang ada di dalamnya melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi.
Langkah hukum, menurut Semuel, akan diambil jika hoaks tersebut meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban.
STEVY WIDIA
Discussion about this post