Jelang Pilkada 2018, Penyedia Aplikasi Deklarasi Internet Bebas Hoax

Penyedia layanan aplikasi di Indonesia berdeklarasi melawan penyebaran hoax selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. (Foto: Istimewa/Youngster.id)

youngster.id - Penyedia layanan atau aplikasi di Indonesia berdeklarasi melawan penyebaran hoax selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Adapun penyedia layanan yang ikut berpartisipasi adalah Google, Facebook, Twitter, Telegram, BlackBerry Messenger (BBM), Line, Bigo Live, Live Me, dan MeTube.

Aksi ini dilakukan di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rabu (31/1/2018) di Jakarta. Bersama dengan mereka, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) turut ikut serta.

“Kami masyarakat internet Indonesia berkomitmen penuh untuk turut menyukseskan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tersebut sebagai wujud dukungan terhadap tegaknya pilar demokrasi di Indonesia,” ucap Anondo Wicaksono GM Business Development Commerce & Payment BBM yang membacakan deklarasi.

Deklarasi itu juga disaksikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, serta Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan menuturkan, keikusertaan penyedia layanan untuk memberantas hoax di Pilkada 2018 adalah menyediakan kanal khusus bagi Bawaslu.

Baca juga :   Bekraf Ingin Synchronize Fest 2018 Jadi MarketHub

Berikut isi deklarasi Internet Bebas Hoax :

1. Siap kerahkan daya dan upaya sesuai kapasitas dan kapabilitas kami, untuk melawan hoax, informasi menyesatkan dan informasi yang menimbulkan permusuhan berdasarkan SARA dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakil Walikota tahun 2018.

2. Siap bekerjasama meningkatkan literasi, edukasi, dan sosialiasi untuk melawan hoax, informasi menyesatkan, dan informasi yang menimbulkan permusuhan berdasarkan SARA dalam Pilkada 2018.

3. Siap mendukung langkah pemerintah dan penyelenggara Pemilu untuk melakukan penanganan atas konten internet yang melanggar peraturan perundangan-undangan.

 

STEVY WIDIA