Pemerintah Akan Buka Blokir Situs Telegram

Menkominfo Rudiantara dan founder Telegram Pavel Durov. (Foto: Istimewa/Youngsters.id)

YOUNGSTER.id - Setelah sempat diblokir Pemerintah RI, 11 Domain Name System (DNS) milik Telegram dalam waktu dekat rencananya akan segera dinormalisasi. Ini adalah hasil dari pertemuan antara pendiri Telegram Pavel Durov dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

“Kami sedang menyiapkan langkah-langkah untuk normalisasinya atau unblock, dalam minggu ini,” kata Samuel A Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Selasa (1/8/2017) yang dilansir Antara Jakarta.

Dalam pertemuannya dengan Menkominfo Rudiantara, Pavel Durov menegaskan komitmennya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk melakukan take down atau penghapusan kanal-kanal yang memuat konten terkait terorisme.

Seperti diketahui, pemblokiran 11 DNS milik Telegram ini dilakukan pemerintah Indonesia sejak 14 Juli 2017 lalu. Langkah ini dilakukan dengan alasan, karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

“Saya sudah berdiskusi dengan Menkominfo mengenai prosedur untuk memblokir konten-konten yang berkaitan dengan propaganda terorisme pada platform Telegram, dan kanal-kanal yang berbau radikalisme. Ini adalah komitmen kami untuk memberantas aksi terorisme secara global, khususnya di Indonesia,” tegas Pavel Durov.

Durov menambahkan, pihak Telegram juga akan membuka channel khusus untuk memudahkan komunikasi dengan pihak Kemkominfo dalam penanganan konten-konten terkait terorisme. Dalam waktu dekat, Telegram juga akan membuka kantor perwakilan di Indonesia seperti layanan Over the Top (OTT) lainnya.

STEVY WIDIA