youngster.id - Pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja yang dianggarkan sebesar Rp 10 triliun untuk target 2 juta peserta dalam APBN 2020. Sejumlah startup lokal dilibatkan untuk memberikan pelatihan melalui platform digital sesuai dengan kebutuhan dunia tenaga kerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, saat ini pemerintah masih membahas mengenai siapa atau kementerian/lembaga mana yang menjadi penanggung jawab saat program Kartu Prakerja berjalan. Rencananya, pemerintah akan menunjuk project management officer (PMO) yang akan dikeluarkan melalui keputusan Presiden (Kepres).
“Kita terus mematangkan persiapan, salah satunya kesiapan vendor mitra platform digital. Setelah penunjukkan PMO, harapannya bisa segera diluncurkan, secepatnya,” kata Airlangga dalam keterangannya, Senin (23/3/2020) di Jakarta.
Dia menjelaskan, Kartu Prakerja merupakan program pelatihan vokasi dari pemerintah yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh aktif, dan/atau pekerja atau buruh yang terkena PHK yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pencari kerja, dengan inovasi implementasinya melalui platform (digital) bagi para pencari kerja (khususnya anak muda) dan yang sedang bekerja (alih profesi atau korban PHK).
Nantinya, peserta program Kartu Prakerja memilki akses reguler seperti pelatihan dan sertifikasi di lembaga pelatihan kerja (LPK) pemerintah (termasuk BLK), LPK sawasta, dan TC industri. Peserta juga mendapatkan askes digital, di mana pelatihan disediakan oleh swasta. Peserta bisa memilih jenis pelatihan melalui platfrom digital, seperti Bukalapak, Ruang Guru, dan lainnya.
Untuk tahap pertama, uji coba program kartu Prakerja rencananya akan dilakukan di daerah-daerah wisata yang terdampak wabah virus corona, antara lain Bali, Sulawesi utara, dan Kepulauan Riau. Di luar tiga daerah tersebut, pemerintah rencananya juga akan melakukan uji coba di Jawa Timur.
STEVY WIDIA
Discussion about this post