youngster.id - Sektor ekonomi digital diperkirakan menyumbang Rp 2.294 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk itu pemerintah menyiapkan enam agenda utama terkait digital pada Sidang Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF-Bank Dunia..
“Keenam agenda ini berfokus mengkaji dampak ekonomi digital terhadap perekonomian, khususnya sistem pembayaran, operasional bank sentral, serta kerja sama dan peraturan lintas batas. “Ini untuk menghadapi raksasa multinasional teknologi yang semakin kuat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam dialog terkait kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan IMF-Bank Dunia, Senin (17/9) di Jakarta.
Keenam agenda terkait digital, di antaranya G20 Deputies dan MGM meeting; Bank Indonesia (BI)-ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO)-Bank Pembangunan Asia (ADB) Seminar; dan Bali Financial Technology (Fintech). Lalu ada Fintech Talks bertajuk ‘Utilizing Fintech as a Platform for Enhancing SMEs and Islamic Financing’ oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Central Banking Forum; dan BI- Reinventing Bretton Wood Committee (RBWC) seminar.
Menurtu Sri Mulyani, pemerintah ingin memastikan Indonesia memperoleh manfaat optimal dari perkembangan ekonomi digital, bukan hanya menjadi pasar. Dari perpajakan, misalnya, pemerintah berharap raksasa teknologi (Over The Top/OTT) seperti Google termasuk Amazon yang berencana masuk ke Indonesia membayarnya optimal.
Selain keenam agenda itu, BI menggelar dua forum terkait digital. Pertama, BI-Federal Reserve NY Joint Central Banking Forum yang berfokus membahas perkembangan ekonomi Amerika Serikat, termasuk kebijakan moneter hingga proteksionisme perdagangan. BI juga memandang perlu ada pembahasan seputar risiko siber terhadap bank sentral. Apalagi, bank sentral di bebeberapa negara tengah mengkaji manfaat blockchain untuk operasional.
Kedua, High Level Policy Dialogue on Regional Cooperation to Support Innovation, Inclusion and Stability in Asia: Asia’s Future-Harnessing Technology to Promote a Stronger and More Inclusive Asia. Pembahasannya seputar peluang dan tantangan terkait transformasi sistem keuangan ke arah digital. Juga membahas peran swasta hingga pemerintah dalam mengembangkan ekonomi digital.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, Bali Fintech agenda bakal merangkum pembahasan seputar ekonomi dan keuangan digital untuk mendorong pengembangan UKM, perdagangan secara online (e-commerce) dan fintech. “Akan dibahas juga mengenai cross border financing (pendanaan digital lintas negara),” ujar Perry.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan aliran ekonomi digital akan menjadi pembeda Indonesia sebagai tuan rumah sidang tahunan IMF-Bank Dunia. Meskipun bukan yang terbesar dari sisi ekonomi digital, Indonesia menjadi salah satu negara teraktif. “Hal ini bisa dilihat dari Indonesia yang menjadi hub repository untuk address isu global di pertemuan G20,” ujar Rudiantara.
Pemerintah pun mengundang Founder dan Chairman Alibaba, Jack Ma dalam acara tersebut. Dia diharapkan bisa membantu pemerintah mengembangkan industri e-commerce di dalam negeri. Apalagi, data World Market Monitor menunjukan, e-commerce menyumbang 30 persen peningkatan konsumsi di Indonesia pada 2017. Alhasil, e-commerce diproyeksi menyumbang pendapatan di sektor retail US$ 20 miliar atau setara 2-3 persen PDB pada 2022.
Menurut data World Market Monitor, ekonomi digital bisa menciptakan 3,7 juta lapangan kerja hingga 2025. Selain itu sektor ini diperkirakan menyumbang US$ 155 miliar atau sekitar Rp 2.294 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
STEVY WIDIA
Discussion about this post