youngster.id - Potensi industri kecil dan menengah (IKM) di Maluku Utara perlu ditingkatkan agar dapat berdaya saing guna menguasai pasar domestik dan ekspor. Untuk itu, Kementerian Perindustrian bersinergi dengan pemerintah daerah mengangkat potensi komoditi unggulan utama di daerah tersebut.
“Kami menyadari bahwa Provinsi Maluku Utara unggul dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang tidak dimiliki oleh sebagian daerah di Indonesia,” kata Gati Wibawaningsih Dirjen IKM Kemenperin lewat keterangan tertulis, Selasa (17/1/2017) d.
Sebelumnya Gati telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pembinaan dan Pengembangan IKM antara Direktorat Jenderal IKM Kemenperin dengan Pemerintah Kota Ternate, Tidore dan Kabupaten Halmahera Barat di Ternate, Maluku Utara. Penandatanganan dilakukan oleh Dirjen IKM Kemenperin tersebut dengan Walikota Ternate Burhan Abdurahman, Walikota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim, dan Bupati Halmahera Barat Danny Missy.
Kesepakatan ini dinilai sebagai langkah sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengangkat potensi komoditi unggulan utama di ketiga daerah tersebut, antara lain kelapa, minyak atsiri, rempah-rempah seperti pala, cengkeh dan kayu manis serta hasil perikanan.
“Selain itu, yang tidak kalah menariknya adalah bambu tutul yang dapat dijadikan furnitur dan barang kerajinan,” ujarnya.
Menurut Gati Kota Tidore, Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat merupakan daerah strategis sebagai pintu gerbang atau segitiga emas bagi Provinsi Maluku Utara, yang diharapkan ke depannya para IKM di daerah tersebut semakin berkembang dan dapat disatukan dalam satu kawasan sentra. “Untuk itu, kami memandang perlu dilakukan kerja sama agar kegiatan yang dilakukan bersinergi, berkesinambungan dan tepat sasaran,” tuturnya.
Dalam upaya mencapai tujuan MoU ini, Gati menjelaskan, kegiatan akan dimulai dengan penyusunan peta jalan yang dijadikan sebagai pedoman dari pelaksanaan program-program tersebut. Misalnya, Kemenperin akan memfasilitasi sarana untuk pengemasan produk IKM makanan dan minuman.
“Khusus untuk produk pala, yang hanya terdapat di daerah tertentu, memiliki peluang cukup besar sehingga ke depan yang perlu kami pikirkan, salah satunya adalah pengadaan wadah atau kemasan melalui pendirian rumah kemasan. Selain itu, fasilitasi sarana produksi untuk IKM minyak atsiri,” paparnya.
Kemenperin mencatat, potensi industri di Provinsi Maluku Utara pada 2016, antara lain populasi lebih dari 4.000 industri yang didominasi oleh industri pangan sebesar 45,7 persen dengan nilai produksi mencapai Rp18,8 miliar dan jumlah tenaga kerja sebanyak 5.341 orang. Sedangkan, untuk industri furnitur juga menyimpan potensi yang besar sekitar 12,5 persen, dengan nilai produksi mencapai Rp11,2 miliar dan jumlah tenaga kerja sebanyak 2.607 orang.
Sementara itu, Walikota Ternate Burhan Abdurahman mengatakan, saat ini di Ternate terdapat 72 IKM dengan berbagai sektor seperti makanan, kerajinan, dan pakaian. “Sebagai kota jasa dan perdagangan, pasti sangat dibutuhkan produk-produk lokal yang dihasilkan oleh para IKM. Untuk itu, ke depannya, segala kebutuhan para pelaku IKM akan digenjot agar bisa lebih berkembang lagi,” tutur Burhan.
Pemerintah Kota Ternate juga tengah mengembangkan lima produk unggulan IKM yang dikaitkan dengan sektor wisata, yakni kerajinan Bambu Cina di Kelurahan Tongole, Moya dan Marikurubu yang terintegrasi dengan wisata alam, Sirup Pala dan Olahan Minyak Cengkeh di Kelurahan Tobololo.
Produk tersebut terintegrasi dengan wisata pantai, Batik Tubo yang terintegrasi dengan wisata alam Batu Angus dan Gunung Merapi, serta produk Rumput Laut yang terintegrasi dengan wisata kota tua Sampalo.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan, pihaknya tengah gencar melakukan peningkatan daya saing dan perluasan pasar bagi pelaku IKM di dalam negeri sebagai salah satu wujud pelaksanaan dari arahan Presiden Joko Widodo yang memfokuskan pada pemerataan di tahun 2017.
“Pemerataan tersebut salah satunya adalah memberikan prioritas pada pengembangan IKM,” ujarnya.
Untuk memperluas akses informasi dan promosi dalam memasarkan produk IKM dalam negeri, Menperin menyampaikan, pihaknya tengah melakukan pengembangan ekonomi digital melalui program e-smart IKM. “Tujuannya agar kita dapat menjadi showcase produk sendiri dan bukan menjadi reseller produk negara lain,” ujarnya. Melalui program ini, diharapkan pula akses pendanaan ikut meningkat.
Airlangga berharap agar program pemerintah ini dapat didukung secara sinergi oleh seluruh komponen masyarakat. Apalagi, dalam menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). “Semoga IKM kita dapat tumbuh dan berdaya saing global,” ujarnya.
STEVY WIDIA
Discussion about this post