youngster.id - Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu fokus pembangunan pemerintah saat ini. Pemerintah sepakat bahwa UMKM harus dilindungi, karena merupakan salah satu inti dalam ketahanan ekonomi Indonesia.
“Sudah jelas, arah pembangunan pemerintah, affirmative policy-nya ditujukan untuk UMKM. Harus dilindungi, karena suka tidak suka, UMKM adalah core ketahanan ekonomi kita,” kata demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dilansir laman Kominfo baru-baru ini.
Menurut Rudiantara, salah satu bentuk affirmative policy dari Kementerian Kominfo bagi pengembangan UMKM adalah melalui program Satu Juta Nama Domain dan Gerakan 1000 Startup.
“Dari Kominfo kan jelas, yang Satu Juta Nama Domain dan 1000 Startup itu arahnya ke UMKM,” tuturnya.
Menkominfo itu juga menambahkan bahwa dalam membuat kebijakan tersebut, terdapat dua aspek utama yang harus diperhatikan pemerintah yaitu aspek applicable dan enforceable.
“Regulasi itu harus dua, applicable dan enforceable. Applicable, apakah mungkin untuk diterapkan. Enforceable, ada insentif tidak, ada penaltinya atau tidak.” kata Rudiantara.
Menteri Rudiantara memaparkan tujuh isu utama yang tercantum dalam roadmap e-commerce sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan UMKM.
Tujuh isu tersebut adalah pendidikan untuk menghasilkan SDM handal dalam bidang e-commerce, sumber dana bagi startup, penyederhanaan perpajakan, perlindungan konsumen, keamanan siber, dan pembangunan infrastruktur komunikasi yang diwujudkan melalui proyek Palapa Ring.
STEVY WIDIA
Discussion about this post