youngster.id - Penipuan digital atau scam tidak hanya menguras uang korban, tetapi juga dapat meninggalkan dampak terhadap kehidupan pribadi dan kesehatan mental. Di Indonesia, total kerugian masyarakat akibat penipuan digital diperkirakan mencapai Rp104,3 triliun dalam setahun.
Temuan tersebut tercantum dalam State of Scams Report 2026 yang diterbitkan Global Anti-Scam Alliance (GASA) bersama Mastercard. Laporan itu menunjukkan bahwa 70% orang dewasa di Indonesia pernah menjumpai upaya penipuan digital dalam 12 bulan terakhir. Angka ini meningkat dibandingkan survei 2025 yang mencatat 66%.
“Di Indonesia, 70% responden melaporkan pernah menghadapi upaya penipuan tahun ini, meningkat dibandingkan tahun lalu yang berada di angka 66%,” ungkap Brian D. Hanley Director APAC Global Anti-Scam Alliance dalam keterangannya dikutip Rabu (18/11/2026).
Masyarakat Indonesia juga rata-rata menghadapi 63 percobaan penipuan digital setiap tahun. Dari seluruh responden, 35% mengaku pernah berinteraksi dengan pelaku scam.
Survei yang melibatkan 1.160 responden dewasa di Indonesia tersebut dilakukan secara daring pada 16 Maret hingga 13 April 2026. Secara global, penelitian ini mencakup hampir 60.000 responden di lebih dari 40 negara.
GASA memperkirakan kerugian rata-rata setiap korban mencapai Rp4,89 juta. Dengan estimasi 21,3 juta orang dewasa terdampak, total kerugian masyarakat Indonesia diperkirakan mencapai Rp104,3 triliun.
Kerugian finansial bukan satu-satunya persoalan yang dihadapi korban. Laporan GASA menunjukkan 76% korban mengaku pengalaman penipuan berdampak moderat hingga signifikan terhadap kesejahteraan mental mereka.
“Sebanyak 70% masyarakat Indonesia tercatat pernah terpapar upaya penipuan daring (scam), dengan tiga perempat dari total korban mengalami gangguan kesehatan mental. Selain itu, 47% korban mengalami penipuan lebih dari satu kali dalam setahun. Rata-rata, korban kehilangan uang akibat scam sebanyak 1,9 kali,” paparnya.
WhatsApp Jadi Platform yang Banyak Digunakan Penipu
Dari sisi saluran komunikasi, WhatsApp menjadi salah satu platform yang paling banyak digunakan pelaku untuk menghubungi calon korban.
GASA mencatat 73% responden yang pernah menghadapi percobaan penipuan menyebut WhatsApp sebagai salah satu platform yang digunakan penipu. Facebook berada di posisi berikutnya dengan 32%, disusul Instagram sebesar 28%.
Sementara itu, berdasarkan jenis modus, penipuan terkait uang tak terduga atau unexpected money scam menjadi yang paling banyak ditemui, yakni 36%. Berikutnya adalah penipuan belanja atau shopping scam sebesar 35% dan penipuan investasi sebesar 32%.
GASA juga menyoroti kemampuan masyarakat dalam mengenali penipuan berbasis teknologi. Sekitar tiga dari empat orang dewasa di Indonesia dilaporkan kesulitan mengenali video deepfake.
Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan pribadi untuk mengidentifikasi penipuan. Diperlukan keterlibatan pemerintah, lembaga keuangan, operator telekomunikasi, platform digital, hingga aparat penegak hukum.
Hanya 12% Korban Berhasil Mendapatkan Uangnya Kembali
Tantangan lain dalam penanganan scam adalah rendahnya tingkat pemulihan kerugian korban. Laporan GASA menunjukkan hanya 12% korban yang melaporkan kerugiannya berhasil mendapatkan kembali sebagian atau seluruh uang mereka melalui penggantian atau pengembalian dana.
Sementara itu, 25% korban menyebut laporan mereka telah diterima oleh organisasi terkait, tetapi tidak ditindaklanjuti. Sebanyak 20% lainnya mengaku tidak melihat adanya tindakan setelah melapor.
“Masyarakat di Indonesia masih menghadapi stigma. Ketika menjadi korban, keluarga, teman, bahkan pihak yang dimintai pertolongan terkadang justru menyalahkan dan menyebut mereka bodoh. Padahal, mereka berhadapan dengan sindikat kriminal terorganisasi yang menggunakan teknologi sangat canggih,” katanya.
Besarnya kerugian finansial, dampak terhadap kesehatan mental, serta rendahnya tingkat pengembalian uang menunjukkan bahwa penipuan digital bukan sekadar persoalan keamanan transaksi. Penanganannya membutuhkan kerja sama lintas sektor agar masyarakat memiliki perlindungan yang lebih kuat.
STEVY WIDIA
