youngster.id - TikTok mengeluarkan beberapa perubahan kebijakan yang secara khusus ditargetkan untuk akun tiktok parpol, politisi, dan pemerintah. Bahkan TikTok tegas melarang penggalangan dana kampanye di aplikasinya.
Sebelumnya TikTok telah melarang iklan politik pada aplikasinya. Bahkan jejaring sosial besutan ByteDance ini juga melarang para influencer membuat konten berbayar yang terkait dengan politik.
Larangan baru TikTok dalam hal pengumpulan dana kampanye ini berarti, konten yang meminta donasi bagi para politisi atau konten yang mengarahkan orang ke laman donasi parpol tidak akan diizinkan lagi di platform tersebut.
Di samping larangan penggalangan dana kampanye, perubahan kebijakan lain yang terkait, tetapi terpisah juga disebutkan TikTok. Antara lain, akun milik politisi dan parpol tidak akan lagi punya akses ke fitur periklanan.
Meski begitu, entitas pemerintah masih bisa menjalankan iklan untuk hal-hal seperti pengumuman kesehatan masyarakat. Akun politik juga tidak akan bisa mengakses bentuk monetisasi lainnya, mulai dari pemberian tip, hadiah, e-commerce, atau dana bagi kreator.
Menurut pengumuman tersebut, TikTok juga akan mencoba verifikasi wajib bagi akun TikTok milik parpol, politisi, dan pemerintah.
Verifikasi yang dimaksud adalah badge verifikasi centang biru kecil di profil akun TikTok yang memberi tahu bahwa mereka melihat akun resmi yang mewakili entitas orang yang terdaftar di akun tersebut. Sebelumnya, akun verifikasi TikTok untuk jenis akun politik bersifat opsional.
TikTok mengunggah pengumuman larangan pengumpulan dana kampanye politik dan perlunya verifikasi untuk akun-akun politik. Namun demikian, kebijakan ini baru mulai berlaku di Amerika Serikat.
Belum diketahui apakah kebijakan serupa akan dilakukan di Indonesia, mengingat Indonesia juga bakal melaksanakan pemilu pada 2024 mendatang dan saat ini pendaftaran parpol pun telah dilakukan.
STEVY WIDIA
Discussion about this post