youngster.id - Tim garam farmasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) meraih BJ Habibie Technology Award (BJHTA) kesembilan tahun 2016. Hasil inovasi yang dilakukan ini dinilai mampu melepaskan Indonesia dari ketergantungan impor bahan baku obat.
Tim garam farmasi peraih BJHTA 2016 ini terdiri dari tujuh orang perekayasa yang mayoritas memiliki paten. Ketujuh perekayasa dari berbagai latar belakang kompetensi tersebut yakni Imam Paryanto, Bambang Srijanto, Eriawan Rismana, Wahono Sumaryono, Tarwadi, Purwa Tri Cahyana dan Arie Fachruddin.
Kepala BPPT Unggul Priyanto mengatakan, pemberian tertinggi kepada insan pelaku teknologi ini diharapkan mendorong inovasi berikutnya. “Perlu dicatat garam farmasi ini adalah bahan baku obat pertama di Indonesia yang sesuai syarat BPOM,” katanya di sela-sela penganugerahan BJHTA di kediaman Prof BJ Habibie belum lama ini di Jakarta.
Unggul menjelaskan, tahun 2015 impor garam farmasi mencapai 100 %. Dengan adanya inovasi ini bisa menggantikan impor, 30 % produksi garam farmasi bisa dihasilkan di dalam negeri. Produksi garam farmasi yang sudah mengantongi paten inisaat ini kerja sama dengan PT Kimia Farma sudah memproduksi 2.000 ton per tahun di Watudakon, Jombang. Peresmiannya akan dilakukan September 2016.
Bahkan rencananya kapasitas pabrik akan ditingkatkan menjadi 4.000 ton per tahun. Hal ini diharapkan bisa menyetop impor garam farmasi yang mencapai 6.000 ton per tahun. Di bidang kesehatan garam farmasi ini dipakai untuk obat infus, oralit. Sedangkan di bidang komestik dipakai untuk sabun dan shampo.
Hadir pula dalam penganugerahan tersebut, Presiden Republik Indonesia ketiga Prof BJ Habibie, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir dan para peraih BJHTA sebelumnya.
“Kuncinya iptek. Manusia tanpa iptek tidak adanya artinya. Iptek tanpa manusia tidak mungkin,” ucap Presiden Republik Indonesia ketiga Prof BJ Habibie. Menurutnya, inovasi ini sangat mendukung untuk membuat Indonesia semakin maju di masa depan.
Sedang Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengungkapkan, pemerintah sudah memperjuangkan kesejahteraan peneliti termasuk pemberian royalti dari paten yang sudah diproduksi.
“Regulasi yang menyangkut masalah inovasi juga sudah dibicarakan dengan Menteri Keuangan. Peneliti dari pemerintah maupun swasta berhak mendapat royalti 40 persen terhadap patennya,” katanya.
Riset pun berbasis output sehingga hal ini mampu melindungi inventor dan inovator memiliki nilai dari yang ditelitinya.
“Mestinya peneliti lebih makmur dari pejabat. Kalau sekarang kebalik. Saya sudah bicara dengan Menteri BUMN, peneliti jangan sampai lari ke luar negeri tapi menjadi sejahtera. Dalam UU Paten pun pemilik paten bisa menikmati royaltinya sampai 20 tahun,” paparnya.
STEVY WIDIA
Discussion about this post