youngster.id - Bukalapak berrencana mengajak pemerintah melakukan revolusi e-Government. Startup ini ingin menjadikan aplikasinya sebagai kanal bagi sejumlah layanan pemerintah.
“Kami ingin melakukan revolusi e-Government. Kaim ingin mengajak pemerintah daerah untuk membuka layanan di Bukalapak,” kata Achmad Zaky co-founder dan CEO Bukalapak dalam keterangannya baru-baru ini di Jakarta.
Menurut Zaky, Bukalapak ingin menjadikan aplikasinya sebagai kanal bagi sejumlah layanan pemerintah. Layanan yang dimaksud Zaky mulai dari pembayaran pajak, pengurusan KTP hingga paspor.
“Untuk waktunya, tentu tergantung keinginan pemerintah daerah, yang pasti kita membuka dan mengajak pemerintah daerah.. Kerja sama dengan instansi atau pemerintah pasti akan banyak tahun ini. Kami memang memiliki tim khusus untuk itu,” ujar Zaky.
Sebelumnya Bukalapak sudah mulai bekerja sama dengan pemerintah untuk menghadirkan layanan di aplikasinya. Salah satunya adalah kerja sama dengan pemerintah Jawa Barat untuk membayar pajak kendaraan.
Selain Pemerintah Jawa Barat, Bukalapak juga bekerja sama dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan dan Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Melalui kerja sama tersebut, startup unicorn ini menghadirkan program pembiayaan ultra mikro (UMi). Dengan program ini, pemilik warung mendapatkan pembiayaan pinjaman usaha maksimal 10 juta.
STEVY WIDIA
Discussion about this post