youngster.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menargetkan ada 20 ribu talenta digital yang mendapat sertifikat. Untuk mencapai Kominfo mengalokasikan dana Rp 109,4 miliar ke dalam program digital talent scholarship.
“Silabus pendidikan berasal dari sejumlah perusahaan teknologi dunia seperti Cisco dan Microsoft, serta kerja sama dengan perguruan tinggi. Kami juga menggelar kursus keterampilan seperti belajar cloud computing,” jelas Rudiantara kepada media usai dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/1/2019).
Untuk itu Kominfo mengalihkan anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp109,3 miliar. Permohonan pergeseran anggaran PNBP antar program telah disetujui oleh Komisi I DPR RI. Kominfo menggeser program pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos (Ditjen SDPPI) sebesar Rp153,4 miliar dan program penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) sebesar Rp30,8 miliar.
Dari kedua program tersebut, Kominfo mengalokasikan Rp109 miliar untuk pengembangan digital talent dan sertifikasi. “Pergeseran karena ada refocusing. Tadinya litbang hanya dapat Rp263 miliar. Karena kita bangun dan siapkan digital talent butuh tambahan Rp100 miliar,” kata Rudiantara.
Sisa anggaran dari pergeseran anggaran tersebut dialokasikan sebesar Rp75 miliar untuk Ditjen Informasi Komunikasi Publik (IKP).
Kementerian Kominfo menargetkan ada 25 peserta yang mengikuti program vokasi ini. Dari jumlah itu, 20 ribu di antaranya bakal mendapat sertifikat. Untuk itu, Kementerian Kominfo mengajak kerja sama 28 universitas negeri dan swasta, 22 politeknik, dan lima perusahaan teknologi global.
Program ini menyediakan empat akademi. Pertama, untuk fresh graduate academy, Kominfo akan memberikan 6 ribu beasiswa. Program ini berjalan melalui kerja sama dengan 10 universitas negeri dan lima swasta.
Di antara materi yang diajarkan, terkait cyber security bekerja sama dengan Cisco untuk seribu siswa. Lalu, 3 ribu beasiswa terkait big data analytic, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan cloud computing. Kemudian, 2 ribu beasiswa terkait Internet of Things (IoT) dan mesin pembelajar bekerja sama dengan Amazon Web Services (AWS).
Kedua, vocational school graduate academy dengan memberikan 4 ribu beasiswa berkolaborasi dengan 22 politeknik. Ada lima SKKNI junior yang diberikan kepada masing-masing 800 penerima beasiswa, yakni network administrator; web developer; mobile programmer; graphic design; dan, intermediate animator.
Untuk kedua jenis akademi ini, peserta juga diwajibkan mengikuti kelas online kewirausahaan digital. Ketiga, coding teacher academy untuk 4 ribu penerima beasiswa. Dalam hal ini, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Google dan Dicoding.
Keempat, online academy untuk 11 ribu penerima beasiswa. Dari jumlah itu, materi cyber operation dan CCNA security akan diberikan kepada 1.500 penerima beasiswa dengan bekerja sama dengan Cisco. Lalu, AI kepada seribu penerima beasiswa bekerja sama dengan AWS.
Kemudian, ada 1.500 penerima beasiswa untuk materi programming operation, hasil kolaborasi dengan Cisco. Lalu, masing-masing 1.500 penerima beasiswa untuk materi digital skill dan digital policy, bekerja sama dengan Microsoft. Serta, materi big data untuk 2 ribu penerima beasiswa, bekerja sama dengan AWS.
Upaya ini dilakukan Kementerian Kominfo karena Indonesia diproyeksi kekurangan SDM digital 600 ribu per tahun. Proyeksi itu mengacu dari data McKinsey yang menyebutkan, Indonesia mengalami gap 9 juta talenta digital hingga 2030.
Meski begitu, menurutnya talenta di bidang digital mesti dilatih sejak sedini mungkin. Saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah menyisipkan materi coding dalam silabus di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk pendidikan dasar. Untuk di perguruan tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) didorong untuk membuat peogram studi (prodi) terkait teknologi. “Pemerintah siapkan semua ini supaya terintegrasi,” pungkasnya.
(Berbagaisumber/SW)