youngster.id - Pertumbuhan nilai transaksi pasar fintech Indonesia yang diprediksi mencapai 16,3% per tahun, membuat nilai transaksi tahun ini mencapai kisaran angka US$22,34 juta (Rp324 miliar). Hal tersebut menggambarkan potensi pasar fintech Indonesia.
Founder & CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra mengatakan, kehadiran fintech, utamanya P2P lending juga mampu meningkatkan perekonomian Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan kesuksesan fintech P2P lending ini meningkatkan inklusi keuangan dengan membantu permodalan UMKM.
“Sejak pertama berdiri, kami berkomitmen untuk menghubungkan para pengusaha mikro unbanked, dengan para investor yang ingin berpartisipasi di sektor pendanaan yang lebih menguntungkan dan tentunya bernilai sosial. Uniknya, seluruh pengusaha mikro atau mitra Amartha adalah perempuan,” tutur Andi dalam keterangannya, Rabu (12/12/2018) di Jakarta.
Menurut Andi, Amartha berfokus menyalurkan dana kepada para pengusaha perempuan karena sekitar 51% usaha kecil dan 34% usaha menengah di Indonesia dimiliki dan dioperasikan oleh perempuan. Mereka ingin melibatkan perempuan dalam pembangunan dan pengurangan ketimpangan pendapatan di pedesaan.
Dia mengakui, dalam satu tahun terakhir ini terjadi peningkatan pada jumlah mitra Amartha, pun total pengaluran dana. Lebih dari 152.000 pelaku usaha mikro perempuan menjadi mitra Amartha, padahal pada 2017 hanya berjumlah 70.000.
“Sementara, untuk total dana yang didistribusikan lebih dari Rp635 miliar, 200% meningkat dari 2017 yang hanya sebesar Rp200 miliar,” tambah Andi lagi.
Selain itu, pada 2018 ini Amartha terpilih sebagai pemenang dalam InnovationXchange (iXc), Frontier Innovators yang diinisiasi Pemerintah Australia dan penghargaan dari UN Capital Development Fund (UNCDF) sebagai startup fintech yang inovatif dalam mengatasi kesenjangan inklusi keuangan dan meningkatkan partisipasi perempuan di ekonomi.
Founding Member Indonesia MicroFinance Expert Association (IMFEA) Dewi Meisari Haryanti pun menambahkan, UMKM, terutama yang mikro, memilki potensi untuk bertahan di pasar, tetapi stagnan. Penyebabnya, antara lain sulitnya akses modal untuk mengembangkan usaha, pola transaksi kecil dan berputar cepat, sehingga akumulasi laba sulit terjadi. Modal eksternal pun menjadi alternatif untuk mendorong penambahan alat usaha atau pun biaya operasional.
“Ketiadaan agunan yang cukup dan track record berupa catatan pendapatan usaha membuat usaha mikro dipandang berisiko tinggi oleh perbankan, akhirnya penambahan kredit UMKM perbankan berjalan lambat, walaupun sudah didorong oleh kebijakan. Peraturan OJK yang mewajibkan seperti minimum portofolio pinjaman perbankan 20% untuk UMKM belum berjalan efektif. Kondisi ini memberi ruang untuk inovasi, fintech P2P lending salah satunya yang memiliki potensi besar untuk menghadirkan inklusi keuangan,” jelas Dewi.
Kemudahan prosedur peminjaman melalui fintech meningkatkan akun borrower hampir 600% sejak Januari hingga September 2018, menurut data OJK. Bentuk agunan dalam fintech tak harus berupa fisik, dapat diubah menjadi sistem tanggung renteng, adanya pembina atau koperasi sebagai penjamin, dan rekam jejak borrower yang tersimpam baik di sistem. Biaya jasa pinjaman lewat P2P lending juga lebih murah bagi UMKM karena pola operasional yang semi-otomatis, sekaligus menawarkan imbal hasil lebih tinggi bagi investor atau lender dibanding deposito.
Dewi kembali menjelaskan, “P2P lending juga membuat investor bisa memilih sendiri pelaku usaha yang ingin dibantu, tidak seperti deposito perbankan. Saat ini, fintech P2P lending sudah ada yang terdaftar dan diawasi OJK, jadi investor tidak perlu ragu lagi untuk ikut berpartisipasi membantu pendanaan bagi UMKM, sehingga dapat membantu menghadirkan sistem keuangan yang lebih inklusif, yang tentunya juga menguntungkan.
STEVY WIDIA
Discussion about this post