youngster.id - Gojek dan GoPay menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam pengembangan potensi daerah dan pelayanan publik di Jawa Timur. Gojek menawarkan program dukungan menyeluruh pada pelaku sektor informal dan UMKM melalui program pelatihan yang bernama Gojek Wirausaha.
“Kami sangat bangga dapat berkolaborasi dan berkontribusi dalam pembangunan di Jawa Timur melalui solusi teknologi dan inovasi yang kami tawarkan dalam ekosistem kami dalam menciptakan dampak sosial di Jawa Timur,” ungkap Shinto Nugroho, Chief Public Policy & Government Relations Gojek Group, dalam keterangannya, Jumat (10/8/2019).
Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada 8 Agustus 2019 dan turut dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Jawa Timur, Mas Purnomo Hadi dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Jawa Timur lainnya.
Dalam penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan dalam puncak acara Hari Koperasi ke 72 Provinsi Jawa Timur di Grand City Convention & Exhibition Surabaya ini, Gojek juga menawarkan program dukungan menyeluruh pada pelaku sektor informal dan UMKM. Dengan cara menyelenggarakan pelatihan, fasilitasi usaha pemasaran, serta fasilitasi akses lapangan kerja dalam ekosistem Gojek melalui program pelatihan yang bernama Gojek Wirausaha.
“Gojek berupaya menjawab tantangan yang dihadapi UMKM dengan memberikan kesempatan kepada UMKM untuk berkembang dengan memanfaatkan teknologi. Dalam program ini, Gojek akan membina dan melatih berbagai lulusan dan tenaga kerja di Jawa Timur dalam menghadapi tren pekerjaan baru di kalangan generasi millennial,” kata Shinto.
Dalam kesempatan yang sama, Head of Sales GoPay, Arno Tse mengatakan GoPay mendukung penggunaan ekonomi digital untuk pembangunan Jawa Timur dengan menghadirkan pembayaran non-tunai di berbagai layanan publik. Sebelumnya GoPay telah juga menjalin kerja sama dengan beberapa Polres di Jawa Timur sebagai pilot project penerapan kemudahan pembayaran SIM & SKCK secara non-tunai.
“Kami berharap, dengan masuknya pilihan pembayaran non-tunai di berbagai sektor layanan publik di Provinsi Jawa Timur, dapat membantu pemerintah membantu pengumpulan pajak menjadi lebih mudah, aman, dan transparan sekaligus meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan fasilitas publik,” ungkapnya.
STEVY WIDIA