youngster.id - Platform digital telah berkembang melampaui fungsi komersial tradisionalnya dan menjadi alat penting dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Namun, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara sektor swasta dan publik, khususnya pada tahap awal perancangan kebijakan.
Hal ini akan memungkinkan platform digital untuk membantu memperluas jangkauan pemerintah dalam menyediakan layanan publik kepada masyarakat, sekaligus menekan biaya implementasi bagi kedua belah pihak. Poin tersebut mengemuka dalam hari ini.
Sonny Hendra Sudaryana, Plt. Direktur Pengembangan Ekosistem Digital, Komdigi, menekankan pentingnya kerja sama untuk mengintegrasikan ekosistem digital guna mendorong potensi ekonomi digital Indonesia.
“Pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya untuk mengakselerasi potensi ekonomi digital, antara lain regulasi pro-inovasi melalui model sandbox dan perizinan yang ramah bagi perusahaan rintisan (startup), serta dukungan bagi start-up yang dipimpin perempuan maupun yang berbasis di pedesaan,” ujar Sonny, dalam acara diskusi panel bertajuk “People, Policy and Platforms: Strengthening Public Delivery for a More Inclusive Society in Indonesia” yang diselenggarakan oleh Tech for Good Institute (TFGI) berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia (Komdigi), dikutip Rabu (20/8/2025).
Sejatinya, platform digital mampu menghadirkan visibilitas yang belum pernah ada sebelumnya terhadap ekonomi informal di Indonesia. Sebagai contoh, platform digital dapat menghasilkan data real-time mengenai pekerja on-demand, usaha mikro, dan konsumen digital pemula. Informasi ini sebelumnya tidak terlihat oleh para pembuat kebijakan.
Visibilitas ini pada gilirannya memungkinkan pemerintah untuk merancang langkah-langkah yang lebih adaptif, seperti dukungan terarah bagi UMKM. Diskusi ini juga mengidentifikasi tiga bidang krusial di mana kolaborasi antara platform digital dan pemerintah memiliki potensi paling menjanjikan di Indonesia, yakni:
Pembayaran Digital & Inklusi Keuangan: Dompet digital dan platform pembayaran saat ini memfasilitasi akses keuangan yang lebih luas, dan berperan sebagai saluran yang efisien untuk penyaluran bantuan sosial dan bantuan darurat.
Logistik & Layanan Last-Mile (Pengiriman hingga Titik Akhir): Platform pengiriman dan jaringan logistik memperluas jangkauan pemerintah hingga ke masyarakat terpencil dan pekerja informal, khususnya dalam penyaluran program sosial dan tanggap darurat.
E-commerce & Akses Pasar: Platform marketplace berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan UMKM dengan menghubungkan produsen di pedesaan ke pasar nasional, serta mendukung industrialisasi hilir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Untuk masa mendatang, diharapkan adanya regulasi berbasis hasil dan model sandbox agar kebijakan tetap relevan dan efektif di tengah lanskap digital Indonesia yang cepat berubah. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk menguji solusi berbasis platform, belajar dengan cepat dari hasilnya, dan memperluas implementasi dari hal-hal yang telah terbukti efektif.
Citra Nasruddin, Direktur Program TFGI mengatakan, masa depan penyelenggaraan layanan publik di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif kita membangun kemitraan sektor swasta dan publik ini.
“Diskusi ini merupakan langkah penting dalam membangun pemahaman bersama bahwa platform digital, bila dimanfaatkan dengan tepat, dapat menjadi kekuatan yang ampuh untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera,” ujar Citra. (*AMBS)
Discussion about this post