youngster.id - Untuk mendukung misi Asta Cita pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya guna mewujudkan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia (Telkom) meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0.
“Dalam rangka meningkatkan pemerintahan yang bersih, salah satu terobosan adalah melalui digitalisasi. Karena itu, saya ucapkan terima kasih dengan keberhasilan dari pada kelompok-kelompok kerja yang selama ini bekerja di bawah koordinasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang hari ini menyelenggarakan peluncuran katalog elektronik versi 6.0. Ini adalah upaya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Seluruh transaksi semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintahan Daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 ini mulai tanggal 1 Januari 2025,” ujar Presiden RI Prabowo Subianto dalam sambutannya, Rabu (11/12/2024).
Sistem pengadaan ini terintegrasi mulai dari perencanaan, realisasi hingga pembayaran, sebagai wujud penyelenggaraan negara yang efisien dan transparan. Katalog Elektronik Versi 6.0 memiliki berbagai keunggulan, di antaranya kemudahan dalam proses pembayaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK), pelaksanaan e-audit dan pemantauan secara real time untuk mendeteksi penyalahgunaan (fraud), memungkinkan pengguna untuk lebih cepat menemukan informasi yang dibutuhkan, serta gambaran besar tentang produk impor yang dapat disubstitusi dengan produk dalam negeri sebagai bagian dari upaya industrialisasi.
Sistem berbasis digital seperti Katalog Elektronik dapat memberikan berbagai manfaat dan dampak positif dalam implementasinya. Digitalisasi ini diyakini mampu memberikan penghematan anggaran yang signifikan dengan mengurangi hingga 20%-30% biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi hingga 40%-50%, termasuk pengurangan biaya cetak dokumen dan distribusi fisik, serta dapat menghemat dari segi waktu melalui otomatisasi proses.
Selain itu, sistem pengadaan ini juga memberikan akses yang lebih terbuka terhadap informasi harga, memastikan kompetisi yang sehat, sekaligus mengurangi potensi korupsi. Pemanfaatan data melalui sistem pengadaan elektronik akan memungkinkan pemerintah merancang pengeluaran yang lebih strategis, sehingga dapat menghasilkan penghematan anggaran hingga 15%-20% melalui identifikasi kebutuhan yang lebih presisi.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi (Hendi) mengatakan bahwa Katalog Elektronik Versi 6.0 mewakili langkah maju yang signifikan dalam upaya LKPP untuk meningkatkan layanan sistem pengadaan secara elektronik. Melalui fitur terbarunya, katalog elektronik memberikan kemudahan kepada bagi para pengguna dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.
“Inovasi sistem digital pengadaan katalog elektronik Versi 6.0 memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat memantau dengan jauh lebih baik atas proses pengadaan pemerintah. Harga, spesifikasi produk, hingga gambarnya bisa dilihat oleh siapa saja. Maka dari itu, kami harap fitur baru juga akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabilitas dalam proses transaksi pengadaan,” kata Hendi.
Transformasi digital yang terus berlangsung akan membuka peluang bagi berbagai sektor untuk dapat bekerja sama dengan lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat membawa dampak positif bagi perekonomian negara. Kolaborasi ini tidak hanya menunjukkan komitmen untuk mendukung ekosistem digital di Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.
“Katalog Elektronik versi 6.0 ini menjadi langkah nyata Telkom dalam upaya mendukung digitalisasi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Dengan adanya sistem ini, kami berharap dapat menghadirkan solusi pengadaan yang lebih efisien, kompetitif, dan transparan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Telkom senantiasa berkomitmen untuk menciptakan layanan digital solutif dan inovatif yang sejalan dengan program pemerintah,” imbuh Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah. (*AMBS)
Discussion about this post