youngster.id - Penyedia layanan identitas digital dan tanda tangan elektronik tersertifikasi, Privy, memperkuat ekspansi globalnya melalui kemitraan strategis dengan Indonesian Chamber of Commerce in Western Australia (ICCWA). Sinergi ini ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bertajuk “Strengthening Digital Trust for Indonesia–Western Australia Business Collaboration” di Perth, Australia Barat, oleh CEO & Founder Privy, Marshall Pribadi, dan President ICCWA, Agata Dharma.
Kemitraan strategis ini difokuskan untuk memperluas pemahaman serta pemanfaatan teknologi kepercayaan digital (digital trust) dalam aktivitas bisnis lintas negara antara Indonesia dan Australia. Ruang lingkup kolaborasi mencakup edukasi digital trust, pengembangan jejaring bisnis, pertukaran pengetahuan, serta penguatan ekosistem yang melibatkan pelaku usaha, asosiasi industri, dan pemangku kepentingan di kedua wilayah.
CEO & Founder Privy, Marshall Pribadi, menegaskan bahwa kerja sama dengan ICCWA menjadi langkah krusial untuk membuka akses kolaborasi yang lebih luas bagi teknologi digital Indonesia di pasar Australia Barat.
“Kerja sama dengan ICCWA merupakan langkah penting bagi Privy untuk memperluas kolaborasi dengan ekosistem bisnis di Australia Barat. Penguatan kepercayaan digital membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha, asosiasi, hingga pemangku kepentingan. Melalui kemitraan ini, kami ingin mendorong pemahaman mengenai pentingnya identitas digital dan dokumen elektronik tepercaya, sekaligus membuka peluang pemanfaatan teknologi Privy dalam mendukung aktivitas bisnis Indonesia–Australia,” jelas Marshall, dikutip Sabtu (14/11/2026).
Jawab Kebutuhan Transaksi Lintas Negara di Tengah Lonjakan Perdagangan Bilateral
Langkah ekspansi Privy ini hadir di tengah meningkatnya intensitas hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai US$8,92 miliar atau sekitar Rp137,7 triliun sepanjang Januari–Juli 2026. Pertumbuhan volume perdagangan tersebut secara langsung mendongkrak kebutuhan akan proses administrasi lintas batas yang praktis, aman, dan sah secara hukum—mulai dari verifikasi identitas hingga penandatanganan serta pertukaran dokumen elektronik.
“Ekspansi global bukan hanya tentang memasuki pasar baru. Lebih dari itu, kami ingin menghadirkan solusi digital yang bermakna dan lebih dekat dengan masyarakat, di mana pun mereka berada. Melalui Privy, kami ingin semakin banyak masyarakat Indonesia di luar negeri merasakan kemudahan dan keamanan tanda tangan elektronik,” ujar Marshall.
Berbeda dengan penyedia layanan pengiriman dan pengelolaan perjanjian digital konvensional, Privy membangun ekosistem digital trust terintegrasi yang menggabungkan verifikasi identitas, identitas digital, serta tanda tangan elektronik tersertifikasi. Sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang berinduk di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Privy juga telah mengantongi standar sertifikasi keamanan global seperti ISO 27701, ISO 27001, WebTrust, serta iBeta Level 1 dan 2.
Hingga saat ini, Privy mencatatkan lebih dari 72 juta pengguna individu terverifikasi dan 300 ribu bisnis terverifikasi, dengan jangkauan layanan lintas negara yang mencakup Indonesia, Australia, Singapura, Malaysia, India, China, dan Amerika Serikat.
Perkuat Kolaborasi Ekosistem Bersama KJRI Melbourne
Selain menjalin kemitraan bersama ICCWA di Perth, Privy turut memperdalam keterlibatannya dalam ekosistem bisnis bilateral melalui gelaran Festival Indonesia Business Forum 2026 yang diinisiasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Melbourne di RMIT University.
Hadir sebagai panelis dalam sesi bertajuk “The Trust Layer: Identity, Fraud and Cyber Defense in Cross-Border Business”, Marshall Pribadi menyoroti urgensi perlindungan identitas dan keaslian dokumen dalam mencegah penipuan transaksi lintas batas.
“Dalam aktivitas bisnis lintas negara, kepercayaan tidak cukup dibangun hanya berdasarkan pengenalan terhadap mitra atau tampilan dokumen yang diterima. Perlu ada mekanisme untuk memastikan identitas pihak yang berinteraksi, keaslian dokumen, dan keterlacakan komunikasi. Karena itu, penggunaan kanal tepercaya yang memiliki dasar hukum dan diatur melalui regulasi, seperti Layanan Pengiriman Terdaftar Elektronik (ERDS), menjadi semakin relevan untuk mendukung interaksi digital yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Marshall.
STEVY WIDIA