youngster.id - Asosiasi Kreator Konten Sejarah Indonesia (AKKSINDO) bersama Komunitas Historia Indonesia (KHI) mendeklarasikan Vredeburg Charter 2026 (Piagam Kreator Konten Sejarah Indonesia) di Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta. Mengusung tema “Mendorong Ekonomi Kreatif Berkelanjutan melalui Pemajuan Konten Digital yang Berbudaya”, forum ini mempertemukan lintas pemangku kepentingan guna memperkuat validitas narasi sejarah, pelindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan kemandirian ekonomi kreator di ruang digital.
Pendiri KHI sekaligus Ketua Umum AKKSINDO, Asep Kambali, menegaskan bahwa kreator konten sejarah memikul tanggung jawab strategis sebagai penjaga memori kolektif bangsa di tengah disrupsi algoritma. Ia menekankan lima langkah utama bagi para kreator, mulai dari menyajikan sejarah secara menarik, inklusif, dan edukatif, memastikan akurasi berbasis metodologi, hingga membangun kesadaran sejarah dan budaya masyarakat.
Sinergi Negara dan Industri: Hilirisasi Ekonomi Kreatif serta Pelindungan Arsip
Penyelenggaraan forum nasional ini didukung penuh oleh Kementerian Ekonomi Kreatif RI dan Privy selaku mitra strategis utama, bersama Kementerian Kebudayaan RI dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Menteri Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya, menempatkan subsektor konten digital berbasis kekayaan sejarah sebagai penggerak strategis perekonomian nasional yang bernilai tambah tinggi.
“Kami mendorong agar karya para kreator tidak berhenti pada jumlah tayangan di media sosial semata, melainkan mampu bertransformasi menjadi kekayaan intelektual (IP) yang terlindungi hukum, memiliki nilai komersial lintas industri, dan memberikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi para pelakunya,” tegas Teuku, Selasa (10/11/2026).
Senada dengan hal tersebut, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menekankan pentingnya literasi sejarah di ruang siber sebagai fondasi jati diri bangsa. Sementara itu, Kepala ANRI, Mego Pinandito, mengingatkan pentingnya menjadikan arsip primer sebagai landasan kebenaran dalam memproduksi konten sejarah agar terhindar dari disinformasi.
Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Menteri Kebudayaan RI, Masyithoh Annisa Ramadhani, menyatakan komitmen pemerintah dalam membuka akses enam jilid buku Sejarah Indonesia dan 8.827 data digital warisan budaya secara gratis bagi kreator.
Vredeburg Charter 2026 menetapkan Lima Pilar Kebudayaan Digital Indonesia: Mewujudkan ruang digital yang berdaulat, aman, dan bertanggung jawab; Membangun ruang digital yang mendidik dan mencerahkan; Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang berdikari dan mandiri; Memperkuat peran keluarga serta komunikasi dan jejaring antarkomunitas; Menumbuhkan kesadaran sejarah dan kepribadian budaya bangsa.
Melalui adopsi teknologi digital trust dari Privy, deklarasi ini memastikan setiap karya dan instrumen kolaborasi kreator memiliki perlindungan hukum yang sah serta validitas keaslian yang teruji.
STEVY WIDIA