youngster.id - Sejak maraknya pembahasan mengenai NFT, teknologi blockchain saat ini semakin naik daun. Banyak hal bisa memanfaatkan teknologi blockchain ini. Salah satunya upaya melakukan digitalisasi pemilu (pemilihan umum).
Ide pemilu berbasis blockchain kembali ramai diperbincangkan di Indonesia. Digitalisasi pemilu ini secara spesifik akan dibuat dalam bentuk e-Voting. Namun, yang menjadi persoalan adalah apakah sistem e-Voting ini bisa segera diimplementasikan pada Pemilu 2024?
Asih Karnengsih, Chairwoman Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I) mengemukakan bahwa Indonesia perlu mempersiapkan keamanan partisipasi pemilu jarak jauh yang layak, hingga kecepatan pencatatan pemungutan suara. “Untuk tahap awal, basis infrastruktur untuk ‘pemilu blockchain’ ini tentu saja membutuhkan biaya,” tegas Asih, dalam sebuah diskusi tentang digitalisasi Pemilu berbentuk e-Voting sebagai implementasi teknologi blockchain di Indonesia belum lama ini.
Selain itu, lanjut Asih, implementasi ini harus melihat kesiapan penyelenggara maupun masyarakat sebagai pemilih. Dari sisi infrastruktur dibutuhkan personil yang kompeten dalam membangun infrastruktur blockchain yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Selain itu, cost yang harus diperhitungkan dalam pembentukan infrastruktur ini pasti tidak murah.
“Namun di sisi lain, dalam hal cost, untuk proses pemungutan suara dan verifikasi akan jauh lebih murah.” tambahnya.
Nantinya, jika sistem e-Voting ini resmi diimplementasikan maka dalam pelaksanaan pemilu tidak perlu lagi harus menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga bisa meniadakan peran tim khusus pemilu. Skema e-Voting blockchain diklaim juga memiliki banyak kelebihan.
“Ide pemilu berbasis blockchain ini cukup bagus karena dapat memangkas biaya, dimana tidak perlu lagi mencetak kertas untuk melakukan pemilu, terlebih pada era sekarang ini masyarakat sudah sangat familiar dengan ponsel pintar, sehingga pemilu berbasis blockchain ini bisa memudahkan masyarakat,” ujar Andry Alamsyah, honorary member A-B-I.
Menurut Andry, sistem e-Voting ini juga bisa segera diimplementasikan, terlebih sudah banyak yang sadar dan melihat ke arah sana. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah kematangan dalam teknik dan pengembangan sistem pemilu berbasis Blockchain.
Sementara itu, Praktisi IT dan honorary member A-B-I Budi Rahardjo mengatakan, Pemilu berbasis blockchain ini sangat aman, karena blockchain menggunakan pencatatan multi-server dan sifatnya terdesentralisasi. Jadi seluruh pencatatan tidak hanya dilakukan pada satu server, tapi seluruh server yang ada dalam sebuah jaringan blockchain.
“Jadi apabila ada satu server yang turun, tidak akan mempengaruhi server yang lain maupun data yang ada di dalamnya,” ucap Budi.
Menurut Budi, pencatatan di blockchain dilakukan seluruh server yang notabene tidak cuma satu server. Bila hendak diretas, peretas harus melakukan peretasan minimal 50% plus satu dari jumlah keseluruhan server. Dengan demikian, bila ada satu juta komputer dalam sebuah blockchain, peretas harus melakukan peretasan minimal 500 ribu plus satu komputer untuk memanipulasi data. “Di mana secara praktik itu tidak mungkin dilakukan. Jadi sangat aman,” tegasnya.
Blockchain, secara umum, merupakan buku besar digital yang memungkinkan kita memindahkan data secara peer-to-peer dengan mendistribusikan basis data ke beberapa titik sehingga tidak perlu bergantung pada satu buah server.
“Blockchain dapat didefinisikan sebagai sebuah teknologi yang memungkinkan terjadinya pertukaran data tanpa menggunakan pihak ketiga pada proses transaksi,” kata Pandu Sastrowardoyo, CEO Decentralized Bio Network.
Sejatinya, teknologi Blockchain tidak hanya berfungsi dalam membuat sistem e-Voting, NFT atau kripto saja seperti yang saat ini sedang banyak diperbincangkan oleh khalayak umum, namun blockchain memiliki banyak manfaat lainnya.
Misalnya dalam sektor pemerintahan, selain untuk e-Voting dalam sistem pemungutan suara pada pemilihan umum agar transparan dan bisa diakses oleh seluruh Warga Negara Indonesia, teknologi blockchain juga dapat menjadi pilihan pemerintah dalam memperbaiki penyaluran program G2P (Government to Person) terhadap penyaluran bantuan sosial di Indonesia.
Di sektor industri perbankan & finansial, teknologi blockchain dapat membuat transaksi lintas batas lebih cepat, biaya yang lebih murah, serta lebih aman karena berada pada satu jaringan yang sama dan tidak memerlukan verifikasi dari pihak ketiga. Dalam hal P2P, teknologi blockchain bisa digunakan untuk kemudahan pinjaman P2P menjadi lebih transparan, cepat, dan aman secara umum.
Blockchain juga dapat diimplementasikan di bidang industri pelayanan kesehatan khususnya untuk penerapan rumah sakit berbasis smart hospital yaitu integrasi data antar rumah sakit. Selain itu, dalam sektor pendidikan, teknologi blockchain dapat diterapkan untuk hak cipta sebuah penelitian agar tidak dapat diduplikasi atau diplagiat. Sementara, dalam industri supply chain, teknologi blockchain juga dapat digunakan untuk melacak pergerakan dan distribusi barang, dari mana asal mereka, jumlah dan lain sebagainya. (*AMBS)
