youngster.id - Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam mendukung pencapaian target 90% inklusi keuangan nasional pada tahun 2024.
Sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian Indonesia dimana memiliki jumlah lebih dari 64,2 juta unit usaha, menyumbang 61,9% pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% terhadap tenaga kerja. Namun demikian, UMKM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti akses pembiayaan, pemasaran, dan daya saing serta produktivitas.
Plt Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong kinerja UMKM salah satunya melalui akses pembiayaan seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM melalui pembangunan sektor digital dan fintech,” kata Ferry, dikutip Senin (6/3/2023).
Untuk tujuan itu, Pemerintah meluncurkan program PROMISE II Impact (Promoting Micro and Small Enterpries through Entreprenuers Access to Financial Services). Program PROMISE II Impact ini merupakan inisiasi dari International Labour Organization (ILO) bersama Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dukungan pendanaan dari Sekretariat Negara Swiss untuk Bidang Perekonomian (SECO).
Program ini terfokus pada empat strategi.Pertama, mendorong penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan skala usaha UMKM. Kedua, mendukung adopsi teknologi digital oleh BPD dan BPR. Ketiga, meningkatkan ekosistem yang terikat dalam mata nilai UMKM melalui digitalisasi, perluasan pembeli dan akses yang lebih baik terhadap keuangan. Keempat, melibatkan Pemerintah Daerah dalam mendukung kebijakan dan program pemulihan ekonomi yang disasarkan pada UMKM dan penyedia jasa keuangan.
“Program PROMISE II Impact bertujuan untuk memperkuat lingkungan yang mendukung sektor keuangan inklusif bagi UKM yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja, terutama pada masa pasca pandemi,” kata Direktur ILO untuk Indonesia Michiko Miyamato.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, meskipun Indonesia telah mengalami lompatan yang jauh dalam hal inklusi keuangan selama 10 tahun terakhir, namun tingginya akses masyarakat terhadap layanan keuangan tersebut perlu disertai dengan inklusi keuangan yang berkualitas.
“OJK akan terus mendukung pilot project program PROMISE II Impact mengingat pentingnya melihat keseluruhan ekosistem, baik ekosistem UMKM maupun ekosistem keuangan yang harus sustainable untuk meningkatkan kualitas inklusi keuangan,” ujar Mahendra.
STEVY WIDIA
Discussion about this post