youngster.id - Dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia dengan dukungan proyek Social Protection Programme (SPP) telah mencatat sejumlah pencapaian signifikan dalam pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Salah satu tonggak utama adalah dukungan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini menjadi program asuransi kesehatan nasional berbasis kontribusi terbesar di dunia.
Proyek SPP merupakan hasil kerja sama strategis antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Pada September 2024, lebih dari 277 juta penduduk Indonesia, atau 98,42% dari total populasi, telah tercakup dalam Program JKN. Pertumbuhan ini amat signifikan jika dibandingkan dengan 2011, di mana hanya 17% penduduk Indonesia–terutama pekerja formal–yang terdaftar dalam program jaminan sosial bidang kesehatan. Sementara kelompok rentan dan pekerja informal masih menghadapi tantangan untuk mengakses layanan kesehatan karena hambatan finansial.
Maliki, ST, MSIE, Ph.D, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan, penguatan sistem jaminan sosial di Indonesia merupakan upaya berkelanjutan untuk memastikan setiap warga negara, terutama kelompok rentan, mendapatkan akses ke jaminan sosial yang layak.
“Kami mengapresiasi GIZ Indonesia atas kolaborasinya dengan Bappenas melalui proyek Social Protection Programme, yang telah menjadi tonggak penting dalam pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Keberhasilan program ini mencerminkan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Indonesia dan Jerman, sekaligus menegaskan pentingnya kemitraan lintas sektor dalam mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujar Maliki, Senin (9/12/2024).
Maliki menambahkan beberapa pencapaian signifikan yang telah diraih dalam proyek SPP. Di antaranya, Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012–2019 yang menjadi pijakan transformasi program jaminan sosial bidang kesehatan di Indonesia, pilot project kantor layanan BPJS Ketenagakerjaan yang ramah disabilitas untuk mewujudkan lingkungan kerja inklusif, Panduan Pembangunan Inklusif bagi BPJS Ketenagakerjaan, serta berbagai kajian strategis untuk mendukung perbaikan dan penguatan implementasi program jaminan sosial di Indonesia.
Hans-Ludwig Bruns, Country Director GIZ Indonesia & ASEAN mengatakan, kolaborasi ini tidak hanya mencerminkan komitmen bersama untuk masa depan yang tangguh dan berkeadilan, tetapi juga menghadirkan inovasi yang diharapkan mampu menginspirasi banyak negara berkembang dan menjadi tolok ukur global untuk inklusivitas
“Kami merasa terhormat dapat mendampingi Pemerintah Indonesia dalam perjalanan penting ini. Sejak 2011, Pemerintah Jerman melalui GIZ telah memberikan dukungan berkelanjutan dalam reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia, dan hari ini kita merayakan pencapaian luar biasa Indonesia dalam transformasi sistem jaminan sosialnya,” kata Bruns.
Implementasi JKN pada 2014 merupakan langkah awal yang monumental dalam upaya menyediakan jaminan kesehatan yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama satu dekade terakhir, pengembangan Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan telah mencapai tonggak-tonggak penting yang menunjukkan komitmen Pemerintah dalam memperluas akses jaminan sosial dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Dua tahun setelah implementasi JKN, tepatnya pada tahun 2016, integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam Program JKN berhasil dilakukan untuk menyatukan berbagai skema daerah ke dalam satu sistem nasional guna memastikan manfaat yang setara di seluruh wilayah Indonesia.
Pada 2018, berbagai inovasi digital mulai diterapkan. BPJS Kesehatan memperkenalkan sistem pendaftaran online dan aplikasi mobile yang memudahkan masyarakat mengakses JKN. Saluran pembayaran juga diperluas untuk mendukung pembayaran melalui dompet digital dan jaringan ritel. Kehadiran teknologi ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan aksesibilitas, khususnya bagi pekerja informal dan masyarakat di wilayah pedesaan. Periode 2020 hingga 2023 menjadi momen signifikan dalam memperluas cakupan kepesertaan JKN, hingga mencapai 98,42% dari total populasi pada September 2024.
Proyek SPP yang dijalankan oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan GIZ, yang didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), berperan mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan inovasi-inovasi untuk melengkapi sistem jaminan sosial di Indonesia. Dukungan ini mencakup dukungan keahlian teknis, kajian-kajian strategis, pengembangan kapasitas, dan fasilitasi proses di berbagai bidang, seperti Perlindungan Sosial Adaptif (Adaptive Social Protection/ASP), program inklusi keuangan bagi kelompok rentan, pengembangan akses pasar tenaga kerja bagi penyandang disabilitas, dan reformasi aktuaria jaminan sosial untuk menyempurnakan manfaat serta cakupan program jaminan sosial.
HENNI S.