youngster.id - Sebagai bank pelat merah yang memimpin pembiayaan hijau, Bank Mandiri memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan target net zero emissions (NZE) pada tahun 2060.
“Dalam rangka melakukan efisiensi energi, Bank Mandiri telah melakukan transformasi melalui digitalisasi layanan yakni dengan SuperApps seperti Livin’ dan Kopra,” kata Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar , dalam sesi diskusi Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2024, dikutip Senin (9/9/2024).
Selain itu, lanjut Alexandra, Bank Mandiri telah menjajaki strategi pengimbangan karbon, termasuk pembelian kredit karbon dan investasi dalam proyek karbon seperti restorasi lahan dan konservasi. Bank Mandiri juga memiliki peran sebagai agen pembangunan.
“Komitmen Bank Mandiri yang telah dilakukan dalam memimpin transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon adalah dengan pendekatan yang berfokus pada klien,” kata Alexandra.
Untuk itulah Bank Mandiri secara khusus membentuk ESG Desk, yang menawarkan pinjaman terkait keberlanjutan (SLL), pembiayaan untuk perusahaan yang sedang bertransisi, dan produk hijau lainnya.
Melalui ESG Desk, Bank Mandiri telah menyelenggarakan banyak forum diskusi kelompok (FGD), lokakarya, dan seminar untuk nasabah Bank Mandiri seperti PLN Group, Pertamina Group, Semen Indonesia Group, Sinarmas Group, dan nasabah korporasi besar lainnya.
Langkah untuk mensosialisasikan pembiayaan berkelanjutan ini juga diikuti oleh sektor ritel, di mana bank berlogo pita emas ini juga meluncurkan kredit pemilikan rumah (KPR) hijau dan reksa dana hijau.
Alexandra mengatakan, dalam mewujudkan target ekonomi Indonesia yang rendah karbon tentu tidaklah mudah, terdapat tantangan yang harus dihadapi dan disiasati.
Pertama, Indonesia telah menggunakan bahan bakar fosil dalam waktu yang cukup lama, sehingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk berpindah menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan.
Kendati begitu, kata Alexandra, Bank Mandiri tetap optimis lantaran potensi energi terbarukan di Indonesia sangat melimpah.
Di sisi lain, Alexandra juga menyebut perlu dukungan regulasi dan kebijakan melalui mekanisme insentif maupun disinsentif seperti subsidi dan pajak karbon.
Menurutnya, adanya mekanisme insentif dapat memberikan konsekuensi finansial bagi bisnis yang menghasilkan emisi tinggi dan memberikan insentif jika bisnis beralih ke praktik berkelanjutan.
“Namun, saya yakin dengan adanya kebijakan dan mekanisme yang kuat untuk mendukung investasi iklim, kita tidak perlu lagi memilih antara keberlanjutan dan pertumbuhan karena keduanya dapat berjalan beriringan untuk mencapai tujuan keberlanjutan kita,” tutup Alexandra.
STEVY WIDIA