youngster.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menhapus 3.000 regulasi yang menghambat kemudahan berusaha. Deregulasi ini dilakukan demi menaikan peringkat Ease of doing business (EODB) di Indonesia.
“Sampai Juli, 3.000 Perda (akan dideregulasi),” kata Presiden, dilansir okezone, Kamis (28/4/2016) di Istana Negara. Hal ini akan dilakukan terhadap aturan yang berada di tataran pemerintah pusat, baik itu yang diterbitkan kementerian maupun aturan yang dibuat pemerintah daerah atau peraturan daerah (Perda).
Jokowi menjelaskan, sejak era otonomi daerah bergulir, banyak pemda menerbitkan Perda yang menghambat perizinan dan kemudahan memulai usaha, khususnya bagi UKM.
“Upaya yang dilakukan pemerintah ini mencakup penyederhanaan prosedur, penurunan biaya, dan percepatan waktu penyelesaian atas beberapa aspek, di antaranya memulai bisnis, izin mendirikan bangunan, pendaftaran properti, mendapatkan sambungan listrik, mendapatkan akses kredit dan sebagainya,” kata Presiden.
Sebelumnya, Pemerintah resmi merilis paket kebijakan deregulasi XII. Paket ini berisi tentang kemudahan memulai usaha bagi usaha kecil menengah (UKM).
STEVY WIDIA
Discussion about this post