youngster.id - International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) untuk Rekonstruksi dan Pembangunan sebagai institusi keuangan bagian dari World Bank Group (Bank Dunia) mengucurkan dana sebesar US$250 juta untuk mendukung akses layanan publik dan swasta melalui penggunaan identifikasi digital biometric di Indonesia.
Indonesia telah memiliki tingkat penerbitan identitas yang sangat tinggi namun masih belum memberikan manfaat identitas digital kepada sektor digital, keuangan, dan online. Penerbitan identitas ini mencakup 97% dokumen untuk ID nasional atau Nomor Induk Keluarga (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP/e-KTP), serta 88,4% penerbitan identitas berupa akta kelahiran untuk masyarakat berusia 17 tahun ke bawah.
Proyek identitas digital menjadi hal yang diperlukan, apalagi Indonesia sata ini menempati posisi kelima sebagai negara dengan penggunaan internet terbanyak di dunia dengan presentase rumah tangga online meningkat dua kali lipat dari 42% menjadi 82% antara tahun 2015 sampai tahun 2021.
Oleh karenanya selaras dengan tren peningkatan penetrasi dan penurunan ketidaksetaraan internet, ID digital sangatlah potensial tidak hanya untuk transaksi online saja, melainkan juga dalam menciptakan lingkungan pendukung utama untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam akses ke layanan dan peluang ekonomi. Di mana saat ini, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia nampak baik, namun Indonesia masih memiliki kesenjangan akses pedesaan dan perkotaan.
Apalagi selain data yang menunjukkan bahwa orang miskin di Indonesia terkonsentrasi di pedasaan dan daerah terpencil, di wilayah tersebut juga lebih terpengaruh oleh krisis dan senantiasa menghadapi ancaman terhadap perubahan iklim dan rawan banjir. Dengan ini, masyarakat pun seharusnya memiliki akses yang sama atas layanan yang ada.
Memiliki identitas saja berarti ada akases yang baik kepada layanan, oleh karena itu pembaruan identitas menuju digital diperlukan untuk memungkinkan pihak berwenang memfasilitas pengguna institusional dalam melakukan pengenalan digital, termasuk biometrik untuk dapat meningkatkan akses yang lebih murah ke layanan baik yang secara langsung maupun layanan jarak jauh.
Dukungan Bank Dunia juga diberikan kepada Indonesia untuk menyediakan ID digital ini karena meski Indonesia telah memiliki dan memberlakukan undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) namun Indonesia belum memiliki sistem atau kerangka kerja ID digital resmi yang tentu dapat menghalangi kepercayaan digital dan transisi ke pemerintah digital yang efektif dan ekonomi digital dinamis dan masyarakat digital.
STEVY WIDIA
Discussion about this post