youngster.id - YOUNGSTERS.id – Menanggapi rencana Badan Koordinasi Penanaman Modal (PBKPM) untuk memperbesar porsi kepemilikan asing di berbagai bidang, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan tidak setuju.
Pasalnya, kebijakan ini tidak sesuai dengan program Nawacita yang diusung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Rencana BKPM untuk memperbesar porsi kepemilikan saham asing, sangat tidak sesuai dengan konsep Nawacita yang diusung oleh Presiden Jokowi,” ujar Anggawira, Ketua BPP HIPMI Bidang Organisasi, dalam keterangan rilisnya (10/2/2016).
Menurut Anggawira, salah satu poin yang terdapat dalam Nawacita adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
Oleh karena itu, lanjut Anggawira, Hipmi akan mendesak BKPM untuk merevisi proposal perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI) tersebut. BKPM dinilai telah gegabah dalam menetapkan kebijakan.
Disebutkan Anggawira, investasi asing memang penting untuk menunjang kemajuan ekonomi dalam negeri. Tetapi harus dikontrol dengan baik, tidak semuanya harus dibuka ke asing. “Penanaman Modal Asing memang penting karena investasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Namun tetap harus ada porsi yang sesuai, jangan semuanya di buka untuk asing ini terlalu liberal,” ujarnya.
Terkait itu, Hipmi mempertanyakan rasa nasionalisme Kepala BKPM yang tidak sesuai dengan Nawacita. Disaat masyarakat mengharapkan BKPM mampu mengemban tugas dengan optimal, namun justru hal yang dilakukan BKPM malah tidak sesuai harapan masyarakat.
“Dengan kebijakan BKPM yang ingin menaikan porsi saham investor asing, kami jadi mempertanyakan rasa nasionalisme kepala BKPM. Kami menilai konsep ini sangat-sangat liberal dan tidak sesuai dengan nawacita. Untuk itu, kami mendesak BKPM untuk mengkaji kembali kebijakan ini dan mendengar masukan dari dunia usaha dan stakeholder lain,” tukas Anggawira.
ANGGIE AJIE SAPUTRA
Editor : STEVY WIDIA