youngster.id - Isu lingkungan dan ekonomi hijau terus menjadi pembicaraan hangat di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata. Untuk itu, pemerintah mengoptimalkan Aplikasi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (AKSARA) sebagai sistem nasional untuk memantau aksi penurunan emisi di daerah sekaligus menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan iklim.
Penguatan sistem tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah Jerman melalui Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) yang selama beberapa tahun terakhir bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dalam mengembangkan AKSARA sekaligus meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan data perubahan iklim.
Commission Manager Climate and Biodiversity Hub Indonesia GIZ Indonesia & ASEAN, Karin Cristina Allgoewer, mengatakan seluruh aksi mitigasi perubahan iklim berlangsung di tingkat daerah. Karena itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan data yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan rendah karbon di tingkat nasional.
“Semua aksi perubahan iklim terjadi di lapangan. Karena itu keterlibatan pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam menyediakan data yang menjadi dasar perencanaan nasional,” ujar Karin dalam Lokakarya Nasional 2026 bertajuk Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon dalam Rangka Mencapai Ekonomi Hijau melalui Aplikasi AKSARA, Selasa (30/6/2026) di Bogor, Jawa Barat.
Menurut Karin, dukungan Pemerintah Jerman melalui GIZ tidak hanya mencakup pengembangan aplikasi, tetapi juga penguatan metodologi penghitungan emisi gas rumah kaca, integrasi sistem pemantauan, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah agar pelaporan penurunan emisi dilakukan secara lebih akurat, transparan, dan akuntabel.
Melalui fondasi tersebut, AKSARA diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi aksi mitigasi perubahan iklim sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan rendah karbon Indonesia.
Sementara Forestry and Biodiversity Advisor GIZ Indonesia & ASEAN, Thres Sanctyeka, menambahkan bahwa data yang dihimpun melalui AKSARA tidak hanya dimanfaatkan untuk memantau capaian penurunan emisi, tetapi juga mulai diarahkan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.
“Ketika pemerintah provinsi berkomitmen menurunkan emisi dan melaporkan hasilnya ke Bappenas, data tersebut nantinya bisa menjadi basis bersama Kementerian Keuangan untuk mekanisme transfer fiskal daerah. Skemanya masih dalam proses perumusan, tetapi basis datanya sudah disiapkan,” katanya.
Selain itu, AKSARA juga mulai diintegrasikan dengan fitur Climate Budget Tagging melalui platform CONNECT yang dikembangkan bersama Kementerian Keuangan. Integrasi tersebut memungkinkan data aksi iklim dihubungkan dengan pengelolaan anggaran daerah sehingga pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat dalam menyusun kebijakan pembiayaan hijau maupun mengevaluasi efektivitas program penurunan emisi. Saat ini hampir seluruh 38 provinsi telah berpartisipasi dalam sistem AKSARA.
Untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau, Indonesia diperkirakan memerlukan investasi sekitar US$757,6 miliar sehingga kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra pembangunan menjadi semakin penting.
STEVY WIDIA
Discussion about this post