youngster.id - Mayoritas organisasi nirlaba atau nonprofit di Indonesia, Malaysia, dan Singapura tengah menghadapi krisis finansial struktural. Riset terbaru dari The Bridgespan Group bertajuk “Strengthening Nonprofits Across Indonesia, Malaysia, and Singapore” mengungkapkan bahwa 7 dari 10 pemimpin organisasi nirlaba mengeluhkan kurangnya pendanaan jangka panjang yang fleksibel sebagai tantangan paling krusial.
Kondisi tersebut membuat banyak organisasi tidak mampu berinvestasi pada peningkatan kemampuan internal (capacity building) maupun memperluas skala dampak sosial yang mereka hasilkan.
Temuan ini mengemuka di tengah kontrasnya realitas di Asia Tenggara. Di satu sisi, kekayaan pribadi dan ambisi filantropi di kawasan ini melonjak pesat. Namun di sisi lain, pertumbuhan modal tersebut belum mampu melahirkan sektor nirlaba yang kokoh dan mandiri di tengah meningkatnya tuntutan layanan akibat perubahan demografi, tekanan iklim, dan kesenjangan sistem publik.
Laporan komprehensif ini disusun berdasarkan survei terhadap lebih dari 160 pemimpin organisasi nirlaba, serta rangkaian lokakarya dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan di tiga negara. Hasil riset tersebut menunjukkan adanya kendala sistemis yang membatasi efektivitas gerakan sosial, yang diawali oleh daya tahan operasional yang rendah di mana lebih dari 40% organisasi nirlaba melaporkan bahwa cadangan dana operasional mereka hanya cukup untuk bertahan kurang dari enam bulan.
Kondisi ini diperparah oleh kesenjangan geografis yang menempatkan organisasi nirlaba berskala kecil dengan kantor pusat di luar Pulau Jawa (Indonesia) dan di luar Semenanjung Malaysia pada posisi risiko yang lebih tinggi, karena mereka 3 hingga 5 kali lebih rentan hanya memiliki cadangan kas untuk bertahan kurang dari tiga bulan saja.
Partner Bridgespan sekaligus salah satu penulis laporan, Keeran Sivarajah, menekankan bahwa kendala ini menahan potensi besar yang dimiliki para penggerak dampak sosial tersebut.
“Organisasi nirlaba di Asia Tenggara bukannya kurang berambisi. Mereka dibatasi oleh aliran pendanaan dan sistem yang mendukung mereka. Banyak yang memiliki cukup dana untuk bertahan, tapi tidak cukup untuk berkembang,” kata Keeran, dikutip Kamis (21/5/2026).
Guna menjembatani kesenjangan ini, Bridgespan menguraikan lima poin perubahan praktis yang dapat diadopsi oleh penyandang dana (donors), organisasi nirlaba, dan lembaga perantara (intermediaries). Pertama, diperlukan Pendanaan Fleksibel Jangka Panjang untuk mengubah skema donasi agar organisasi dapat melakukan perencanaan strategis ke depan sekaligus memperkuat kemampuan inti mereka.
Kedua, ekosistem ini harus mendorong Investasi Tata Kelola guna memperkuat kapasitas pemimpin, staf, dan dewan pengurus demi meningkatkan efektivitas manajemen organisasi. Selanjutnya, poin ketiga menekankan pentingnya Afirmasi Wilayah Pelosok dalam mendukung organisasi kecil di luar kota-kota besar untuk mengatasi ketimpangan geografis dalam akses pendanaan.
Poin keempat berfokus pada penyediaan Infrastruktur Data Bersama demi menciptakan layanan data dan dukungan bersama yang mampu meningkatkan koordinasi serta efisiensi operasional lintas sektor. Terakhir, poin kelima mendorong adanya Sinergi dengan Pemerintah untuk memperkuat jalur kolaborasi formal antara sektor nirlaba dan pemerintah guna menyelaraskan berbagai prioritas pembangunan nasional.
Laporan ini ditutup dengan seruan kuat agar para filantropis dan penyandang dana mulai menerapkan pendekatan berbasis kepercayaan (trust-based philanthropy) yang lebih fleksibel. Sebaliknya, organisasi nirlaba juga didorong untuk terus meningkatkan tata kelola dan transparansi internal mereka.
“Sekarang inilah kesempatannya. Memperkuat organisasi nirlaba sangat penting agar secara efektif dapat menyalurkan pertumbuhan modal filantropi di kawasan ini kepada masyarakat yang paling rentan,” pungkas Pritha Venkatachalam, salah satu Pemimpin Bridgespan Asia dan Afrika. (*AMBS)