youngster.id - Ekonomi hijau di Asia Tenggara telah berkembang pesat hingga mencapai nilai US$290 miliar dan berada di jalur yang tepat untuk menyentuh US$430 billion pada tahun 2030, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 8-9%. Kendati demikian, kawasan ini menghadapi masalah struktural serius berupa realization gap (kesenjangan realisasi) yang melebihi 35%.
Kesenjangan tersebut terjadi antara belanja modal (capex) hijau yang baru sebatas diumumkan dengan yang benar-benar telah diterapkan di sektor ketenagakerjaan dan rantai nilai kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Hal ini menandakan bahwa ekonomi hijau di Asia Tenggara memiliki masalah pada proses konversi proyek, bukan karena kekurangan modal.
Temuan tersebut diungkap dalam laporan terbaru berjudul “Southeast Asia’s Green Economy Report 2026: The New Calculus” yang diterbitkan hari ini oleh Bain & Company bersama Standard Chartered.
Laporan edisi ketujuh ini menemukan bahwa aliran modal tidak lagi dipandu oleh ambisi iklim semata. Ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, dan kepastian eksekusi kini memiliki bobot yang sama besar dalam menentukan keputusan investasi.
Dari total US$540 miliar green capex yang diumumkan di sektor energi dan EV hingga 2030, hanya sekitar US$315 miliar yang berada dalam jalur kredibel untuk benar-benar direalisasikan di bawah kondisi saat ini.
“Modal akan mengalir deras ke sektor yang mempertemukan permintaan komersial, ketahanan energi, dan kebijakan infrastruktur secara selaras. Sebaliknya, investasi akan mandek jika salah satu dari ketiga faktor tersebut hilang,” jelas Dale Hardcastle, Partner di Bain & Company, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, Asia Tenggara memiliki waktu 24 hingga 36 bulan ke depan untuk membenahi kesenjangan ini, dengan taruhan tambahan investasi sebesar US$80 miliar.
Laporan ini mengungkap bahwa sekitar 50-60% proyek energi terbarukan di Indonesia, Vietnam, dan Thailand terpaksa dibatalkan sepanjang periode 2021 hingga 2025. Pembatalan ini dipicu oleh kendala sistem, termasuk ketidakjelasan struktur perjanjian jual beli listrik (PPA), masalah perizinan, dan aturan interkoneksi jaringan listrik (grid). Selain itu, angka pembatalan investasi di sektor nikel dan baterai juga mencapai 40-50%.
Masalah utama lainnya adalah lambatnya investasi pada infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi listrik, yang justru turun 3% antara tahun 2015 dan 2025, padahal permintaan energi tumbuh sekitar 5% per tahun.
Di sisi lain, lonjakan permintaan listrik baru dari pusat data (data center), EV, dan kawasan industri hijau diproyeksikan akan menyerap lebih dari 100 Terawatt-hour energi baru dalam tiga hingga empat tahun ke depan. Mempercepat koneksi jaringan listrik menjadi kunci penting agar investor data center tidak beralih menggunakan pasokan energi fosil transisi demi mengejar waktu operasional.
Meskipun empat negara di Asia Tenggara kini masuk dalam daftar 15 pasar EV global teratas berdasarkan penjualan mobil baru, kawasan ini baru menyerap kurang dari 2% produksi baterai dan EV global. Faktanya, 70% dari nilai ekonomi EV roda empat masih mengalir ke luar kawasan.
Keputusan pasokan komponen yang difinalisasi antara tahun 2026 dan 2028 akan menentukan apakah Asia Tenggara mampu menikmati keuntungan besar, atau justru hanya menjadi konsumen bervolume tinggi dengan margin perakitan yang rendah.
Chow Wan Thonh, Head of Coverage Singapore and ASEAN di Standard Chartered, menegaskan komitmen bank dalam memobilisasi dana berkelanjutan sebesar US$300 miliar secara global hingga 2030.
“Prioritas kami adalah mendukung klien melalui transisi ini dengan memobilisasi modal, menyusun solusi keuangan yang bankable, dan memfasilitasi peluang lintas batas,” pungkasnya. (*AMBS)