Kajian Populix: 23,2% Rumah Tangga Urban Tergolong Rentan dan Berisiko Luput dari JPS

Populix rumah tangga urban

Kajian Populix: 23,2% Rumah Tangga Urban Tergolong Rentan dan Berisiko Luput dari JPS (Foto: Ilustrasi)

youngster.id - Lembaga riset konsumen Populix merilis hasil kajian bertajuk Urban Household Resilience Assessment 2026 yang mengungkap bahwa sebanyak 23,2% rumah tangga urban di Indonesia tergolong kelompok rentan meski masih aktif bekerja dan berpenghasilan di atas rata-rata. Minimnya tabungan darurat membuat kelompok ini rentan terhadap guncangan ekonomi dan berisiko luput dari program perlindungan sosial atau jarring pengaman sosial (JPS) pemerintah.

Studi yang melibatkan 1.000 rumah tangga urban tersebut mencatat bahwa kelompok rentan ini masuk dalam kategori vulnerable non-poor. Mereka memiliki tingkat pengeluaran minimal Rp3 juta per bulan, namun tidak memiliki cadangan finansial yang sanggup bertahan selama tiga bulan apabila sumber pendapatan utama mereka mendadak terhenti.

Policy & Social Researcher Populix, Anisa Dwi Ariyani, menjelaskan bahwa kerentanan kelompok ini sering kali tidak kasatmata lantaran secara fisik mereka masih bekerja dan aktif berbelanja.

“Kerentanan rumah tangga tidak selalu terlihat dari besar-kecilnya pengeluaran. Ada kelompok yang masih tampak mampu, tetapi kondisi keuangannya dapat langsung terganggu ketika pendapatan menurun. Kelompok seperti ini berisiko luput dari jaring pengaman sosial karena belum dianggap cukup rentan untuk menerima bantuan,” ujar Anisa Dwi, dikutip Jum’at (20/11/2026).

Secara umum, Household Resilience Index mencatatkan skor 69,4 dari 100—hanya terpaut 0,6 poin di bawah kategori tangguh. Namun, ketahanan tersebut lebih banyak ditopang oleh adaptasi mandiri masyarakat, di mana 98,7% responden mengaku mengencangkan anggaran keuangan dan 97,2% berusaha mencari penghasilan tambahan.

Tekanan Pendapatan dan Korban Sektor Esensial

Temuan Populix menegaskan bahwa tekanan ekonomi di perkotaan jauh lebih luas ketimbang isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) semata. Sebanyak 60,1% responden mengaku pernah mengalami guncangan pendapatan dalam 12 tahun terakhir, sementara kasus PHK yang dialami responden maupun pasangan hanya tercatat sebesar 3,9%. Penurunan pendapatan ini umumnya dipicu oleh pemotongan jam kerja, hilangnya uang lembur, berkurangnya komisi, hingga melemahnya usaha keluarga di tengah lonjakan harga bahan pangan yang dirasakan oleh 96,1% responden.

Ketika strategi penghematan mandiri tidak lagi mencukupi, pemenuhan berbagai sektor esensial rumah tangga terpaksa dikorbankan. Hal ini tercermin dari temuan bahwa sebanyak 80,4% responden harus mengorbankan kualitas maupun porsi makan keluarga dalam enam bulan terakhir. Pada periode yang sama, keterbatasan biaya juga memaksa 50,2% responden untuk menunda pengobatan, sementara 23,1% responden lainnya tercatat menunggak biaya pendidikan anak.

Kondisi tersebut semakin parah pada rumah tangga yang mengalami penurunan pendapatan, di mana tingkat penunggakan biaya sekolah melonjak hingga tiga kali lipat menjadi 31,4%.

Ketergantungan Utang dan Salah Sasaran Penyaluran Bansos

Terbatasnya tabungan membuat masyarakat kian bergantung pada fasilitas pembiayaan. Sebanyak 86,8% responden memanfaatkan layanan pembiayaan dalam enam bulan terakhir, mulai dari paylater, kartu kredit, pinjaman online (pinjol), hingga pinjaman dari kerabat. Layanan paylater digunakan oleh 60,1% responden, sementara pinjol diakses oleh 26,1% responden—dengan tingkat penggunaan tertinggi ditemukan pada kelompok vulnerable non-poor sebesar 30,6%.

Di sisi lain, studi menyoroti ketimpangan dalam penyaluran bantuan sosial. Sebanyak 46,9% rumah tangga dalam kategori tangguh tercatat pernah menerima bantuan pemerintah atau CSR dalam setahun terakhir. Sebaliknya, pada kelompok rentan, penerima bantuan hanya mencapai 21,7%, dan 63,4% dari kelompok vulnerable non-poor sama sekali tidak pernah tersentuh program bantuan apa pun akibat kendala kriteria pendataan dan keterbatasan informasi.

Untuk mengatasi celah tersebut, Populix merekomendasikan pemerintah agar menyempurnakan indikator pendataan sosial-ekonomi dengan memasukkan parameter kemampuan bertahan hidup tanpa pendapatan utama serta jumlah sumber pendapatan aktif. Skema bantuan sosial juga disarankan agar lebih proaktif memprioritaskan subsidi kesehatan, keringanan pendidikan, serta bantuan darurat bagi pekerja sebelum kondisi finansial rumah tangga telanjur jatuh. (*AMBS)

 

Exit mobile version