youngster.id - Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi pandemi pertama dalam sejarah umat manusia di mana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta media sosial digunakan dalam skala besar. Sebagai tumpuan utama masyarakat dunia dalam merespon COVID-19, diperlukan penyediaan layanan TIK yang andal dan tepercaya.
Untuk itu diperlukan sinergi dari semua stakeholder dalam hal percepatan transformasi digital yang akan mendukung setiap lini kehidupan masyarakat. Untuk itu, Institut Teknologi Bandung melalui PT LAPI ITB mengadakan webinar yang membahas kebutuhan tersebut.
“Akademisi perlu turut berkontribusi mendukung penyusunan strategi digital Indonesia,” kata Deddy Priatmodjo Koesrindartoto Rektor Institut Teknologi Bandung dalam sambutannya dalam webinar Strategi Digital Indonesia yang digelar belum lama ini secara virtual.
Dalam webinar yang dipandu Heru Sutadi Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute para pembicara menyatakan, penentuan strategi digitalisasi membutuhkan sinergi dari pemerintah, regulator, industri, akademisi, dan masyarakat.
“Intervensi pemerintah dalam mempercepat transformasi digital di bidang strategis, khususnya lingkup pedesaan dan usaha mikro, kecil dna menengah (UMKM) sangat dibutuhkan,” kata Rachmat Mardiatna Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika mewakili Kementerian PPN / Bappenas.
Sementara mengenai kualitas layanan TIK, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli mengatakan, Kominfo akan memiliki pusat monitoring QoS. Dengan adanya pusat monitoring ini, Kominfo berharap bisa melindungi konsumen, namun juga tetap melindungi industri. Para pelaku industri diharapkan tidak bersaing dalam hal harga, tetapi bersaing secara kualitas.
“Kami sebagai regulator selalu berpikir kontekstual, bagaimana mendorong industri tumbuh dengan baik, tetapi konsumen juga dilindungi,” ujarnya.
Menurut dia, Kominfo telah mengambil sejumlah langkah yang akan mendukung layanan TIK untuk mendukung transformasi digital selama pandemi dan paska pandem. Di tahun 2023 mendatang Kominfo telah menargetkan semua daerah di Indonesia terhubung infrastruktur telekomunikasi dengan adanya minimal satu BTS per desa.
Salah satu langkah Kominfo yang baru-baru saja diperjuangkan adalah migrasi siaran TV analog menuju TV digital yang ditargetkan selesai dua tahun mendatang terhitung disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai hasil dari proses migrasi ini, akan didapatkan spektrum frekuensi yang dapat mendukung penyebaran layanan telekomunikasi yang lebih luas, juga menjadi kunci pengembangan 5G ke depan di Indonesia.
Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (KRT-BRTI) Setyardi Widodo mengatakan, pemerintah juga perlu menjalankan skema subsidi untuk meningkatkan daya beli pengguna sehingga upaya perluasan jangkauan telekomunikasi hingga daerah-daerah terpencil pun dapat disambut baik oleh masyarakat. :Momentum perpanjangan perizinan frekuensi dan penyelenggaraan telekomunikasi dapat dijadikan leverage pemerintah sebagai upaya percepatan,” katanya.
STEVY WIDIA
Discussion about this post