Pemerintah Dinilai Perlu Bentuk Modal Ventura Milik Negara

Pertumbuhan startup membuat para investor modal ventura datang ke Indonesia (Foto: ilustrasi/youngster.id)

youngster.id - Meski pertumbuhan digital terjadi dengan pesat di Indonesia, namun berdasarkan data McKinsey posisi Indonesia di bidang ini masih dibawah Singapura, Malaysia dan Vietnam. Padahal pemerintah menargetkan Indonesia menjadi energi digital Asia pada 2020.

Suharso Monoarfa anggota Dewan Pertimbangan Presiden mengatakan, untuk bisa mencapai target itu, Indonesia butuh modal ventura (venture capital) milik negara. “Yang lemah dari Indonesia adalah tidak punya instrumen permodalan,” kata Suharso dalam konferensi tahunan GoStartupIndonesia Scale Con 2018 baru-baru ini di Jakarta.

Menurut dia, pemerintah Singapura memiliki modal ventura sendiri. Maka, tak heran jika startup di sana berkembang lebih cepat. “Pemerintah harus hadir untuk adanya modal ventura yang dibiayai oleh negara. Hanya dengan cara itu, Indonesia bisa mempercepat (jadi energi digital Asia). Kalau Indonesia tidak punya modal ventura sendiri, akan diam di tempat,” ujar dia.

Tetapi Suharso mengakui bahwa ada tantangan untuk mewujudkan hal itu. Di antaranya, menurut Undang-Undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), entitas bisnis tersebut tidak boleh merugi. Sementara, modal ventura membiayai startup yang rerata belum untung.

Baca juga :   Pertumbuhan Bisnis E-Commerce Tak Tertahankan

“Perlu ada payung hukum sendiri. Memang, saat ini ada banyak modal ventura dan bank yang turut membiayai startup. Namun, hal itu masih kurang. Apalagi, uang yang digunakan oleh bank merupakan milik publik, sehingga harus ada pertanggungjawaban yang jelas,” ungkapnya.

STEVY WIDIA