youngster.id - Perusahaan layanan berbasis internet global (“Over The Top”/OTT) di Indonesia akan memiliki kejelasan identitas dan kepastian hukum sehingga dapat memenuhi hak dan kewajibannya. Pasalnya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan Peraturan Menteri terkait OTT akan terbit pada semester I 2016.
“Saat ini sedang uji publik, yang ditargetkan selesai Mei 2016. Setelah itu, Juni diharapkan Peraturan Menteri soal OTT bisa terbit,” kata Rudiantara, dilansir Antara, Senin (9/5/2016) di Jakarta.
Menurutnya, proses penerbitan Peraturan Menteri soal OTT sudah berlangsung mulai dari mengeluarkan surat edaran, draft Peraturan Menteri hingga meminta tanggapan dari publik. Ia menjelaskan, Peraturan Menteri terkait OTT memang mendesak diterbitkan demi menata industri terkait di tanah air. Namun pelaksanaannya harus melalui berbagai tahapan.
“OTT tidak bisa dibiarkan, iklan digital saja saat ini sudah mencapai sekitar 830 juta dolar AS. Jadi, bukan masalah blok atau tidak diblok, tapi bagiamana menatanya,” tegasnya.
Menurut Rudiantara, Indonesia membutuhkan aturan untuk mampu bersaing di tingkat internasional, tapi bagaimanapun juga masyarakat pengguna teknologi informasi harus dilindungi. “Saat ini jumlah pengguna face book di Indonesia, sudah semakin besar, jauh melampaui jumlah pemilik rekening bank,” ujarnya.
Sejumlah poin dalam Peraturan Menteri tersebut kabarnya meliputi mewajibkan OTT asing untuk berbentuk badan usaha tetap (permanent esthablisment) di Indonesia. Badan usaha tetap bisa berupa pendirian langsung perusahaan di Indonesia, patungan dengan perusahaan lokal maupun kerja sama dengan operator.
Dengan begitu, nantinya OTT di Indonesia memiliki kejelasan identitas dan kepastian hukum sehingga dapat memenuhi hak dan kewajibannya. Adanya badan hukum tetap, akan membuat pelanggan maupun pekerja dapat berurusan dengan perusahaan, dan ada yang bertanggung jawab.
Adapun sederet perusahaan layanan berbasis internet global (OTT) di antaranya seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, Netflix maupun Uber.
Selain itu, pemerintah dan masyarakat Indonesia juga tidak dirugikan, karena dengan adanya badan usaha tetap tersebut, maka OTT memiliki kewajiban membayar pajak. Di sisi lain, dengan Badan Usaha Tetap juga akan membuat persaingan yang sejajar dengan OTT di Indonesia.
STEVY WIDIA
Discussion about this post