youngster.id - Keuangan Berkelanjutan (sustainable finance) merupakan salah satu agenda yang diprioritaskan dalam Paris Agreement dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Implementasinya sendiri merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan di tengah urgensi transisi net zero emission.
Di Indonesia, salah satu langkah menuju penerapan keuangan berkelanjutan dilakukan melalui peluncuran Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform pada side event G20 lalu. ETM Country Platform merupakan sebuah bentuk koordinasi utama dan penggerak untuk mendorong transisi yang adil dan terjangkau di Indonesia untuk sektor energi. Hal ini adalah bentuk kesiapan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya keuangan di sektor energi yang dapat menyediakan energi yang andal dan terjangkau selagi tetap berkomitmen terhadap perubahan iklim.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, melalui ETM Country Platform, pemerintah Indonesia akan melakukan berbagai koordinasi dalam menggerakan transisi energi yang saat ini sebagian besar masih berkarbon tinggi menuju energi karbon yang lebih bersih.
“Indonesia telah mengambil tindakan nyata dengan meluncurkan ETM Country Platform. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam merancang transisi energi yang adil dan terjangkau bagi Indonesia. ETM Country Platform ini menunjukkan bahwa kita, Indonesia, siap mengerahkan sumber daya keuangan yang besar di industri energi untuk menghasilkan energi yang andal dan murah guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita yang kuat. ETM Country Platform Indonesia akan berfungsi sebagai ‘kendaraan’ nasional untuk mengumpulkan lembaga-lembaga swasta dan publik besar untuk bersama-sama mendorong pendanaan yang signifikan untuk aksi iklim,” kata Sri Mulyani, Selasa (6/12/2022).
Menurut Sri Mulyani, Pemerintah Indonesia ke depannya berencana untuk mengembangkan kerangka pembiayaan dan investasi melalui kerja sama dengan berbagai mitra institusi dalam negeri maupun luar negeri. Melalui kapitalisasi sumber daya keuangan yang signifikan di sektor energi dari hasil kerangka pembiayaan dan investasi tersebut, EMT Country Platform ditargetkan untuk membantu Indonesia memproduksi energi yang berkualitas dan terjangkau bagi pembangunan berkelanjutan yang inklusif, bersamaan dengan pencapaian target net zero emission.
“Peran pemerintah adalah menyiapkan kerangka hukum dan infrastruktur lunak terkait agar pasar ESG Indonesia dapat berkembang. Saat ini kami sedang berdiskusi dengan DPR mengenai omnibus law soal pembangunan dan penguatan sektor keuangan Indonesia yang sedang direformasi. Dan kami berharap hal ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi sektor keuangan di Indonesia untuk mendukung tujuan pembangunan kita,” tambahnya.
Pada September 2022, pemerintah Indonesia menerbitkan Nationally Determined Contribution (NDC) yang telah disempurnakan dari yang sebelumnya ditentukan dalam Paris Agreement. Indonesia saat ini berkomitmen untuk mencapai target pengurangan emisi sebesar 43,2% pada 2030. Untuk mencapai target tersebut, nantinya ETM Country Platform Indonesia akan memanfaatkan pendekatan keuangan campuran serta dukungan internasional dalam mempercepat transisi dari bahan bakar fosil ke energi ramah lingkungan.
“Dalam hal pembiayaan inovatif untuk SDGs dan krisis iklim, saya kira kita semua setuju bahwa Indonesia telah membuktikan dirinya sebagai pelopor. Indonesia adalah negara pertama di dunia yang menerbitkan Green SUKUK pada tahun 2018 dan negara pertama di Asean yang menerbitkan obligasi SDG hijau pada tahun 2021. Instrumen ini telah mengumpulkan lebih dari US$6,3 miliar dan dana tersebut telah digunakan untuk membiayai proyek hijau dan proyek sosial, di mana UNDP merasa terhormat menjadi mitra pembangunan utama dalam usaha ini,” imbuh Muhammad Didi Hardiana, Head of Innovative Financing Lab UNDP Indonesia. (*AMBS)