youngster.id - Indonesia menghadapi kesenjangan besar dalam penyediaan talenta digital di tengah ancaman keamanan siber yang semakin kompleks. Kebutuhan talenta digital diperkirakan mencapai sekitar 9 juta orang pada 2030, sementara saat ini Indonesia baru menghasilkan lebih dari 3 juta talenta.
Artinya, masih sekitar 6 juta talenta digital yang harus dipenuhi dalam beberapa tahun ke depan. Kesenjangan tersebut menjadi semakin penting ketika teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) mulai dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan serangan siber.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan ketersediaan talenta digital yang kuat menjadi salah satu kunci untuk melindungi data Indonesia yang terus bertambah.
“Tanpa talent yang kuat, saya kira kekayaan data kita pada akhirnya akan berserak ke mana-mana, dicuri, dibaca, akan di-capture oleh mereka yang lebih powerful,” kata Nezar, dikutip Jumat (14/8/2026).
Menurut Nezar, kebutuhan talenta digital kini semakin mendesak karena lanskap keamanan siber telah mengalami perubahan. Ancaman tidak lagi hanya mengandalkan kemampuan hacker secara konvensional, tetapi mulai memanfaatkan AI untuk menjalankan serangan secara lebih otomatis. “Yang bekerja bukan lagi hacker, tapi agentic AI yang melakukan serangan-serangan siber itu,” tambahnya.
Pemanfaatan agentic AI memungkinkan aktivitas serangan siber dilakukan dengan tingkat otomatisasi yang semakin tinggi. Kondisi tersebut membuat organisasi perlu memiliki sumber daya manusia yang mampu memahami perkembangan AI sekaligus mengantisipasi risiko keamanan yang muncul dari teknologi tersebut.
Ancaman Tak Berhenti di AI
Tantangan keamanan siber Indonesia juga semakin kompleks dengan perkembangan komputasi kuantum. Teknologi ini berpotensi mengubah kemampuan pemrosesan data dan pada masa depan dapat memberikan kemampuan untuk memecahkan sistem enkripsi yang saat ini digunakan.
Nezar mengingatkan adanya pola serangan yang dikenal sebagai “harvest now, decrypt later”. Dalam skenario tersebut, pelaku mencuri data yang saat ini masih terlindungi enkripsi, kemudian menyimpannya hingga kemampuan komputasi memungkinkan data tersebut dibuka.
“Ada data-data yang sudah mereka curi, mereka tidak bisa buka, karena sudah ada enkripsinya. Cuma data itu dia simpan,” kata Nezar.
Ancaman tersebut menunjukkan bahwa keamanan data perlu dipikirkan untuk jangka panjang. Sistem enkripsi yang mampu melindungi data dari kemampuan komputasi saat ini belum tentu memberikan perlindungan yang sama ketika teknologi komputasi berkembang.
Karena itu, Indonesia perlu mulai mempersiapkan sistem kriptografi yang mampu menghadapi era komputasi kuantum atau post-quantum cryptography.
“Kita juga harus bersiap-siap, terutama untuk keamanan data kita, untuk sistem kriptografi kita, itu adalah post-quantum cryptography,” katanya.
Perubahan pola ancaman siber juga mendorong pemerintah mengevaluasi cara membangun sistem digital. Salah satu pembelajaran penting berasal dari serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 pada Juni 2024.
Menurut Nezar, keamanan tidak seharusnya menjadi fitur tambahan yang baru dipikirkan setelah sebuah sistem selesai dibangun. Aspek keamanan perlu dimasukkan sejak tahap awal perencanaan dan pengembangan. “Security harus sudah masuk dalam perencanaan,” ujarnya.
Pendekatan tersebut dikenal sebagai security by design, yakni memasukkan aspek keamanan sejak sistem dirancang hingga dikembangkan dan digunakan.
Penerapan pendekatan tersebut membutuhkan talenta yang tidak hanya memiliki kemampuan teknologi informasi, tetapi juga memahami keamanan siber dan mampu mengantisipasi perkembangan ancaman.
.
STEVY WIDIA