youngster.id - Volume transaksi e-commerce atau perdagangan barang/jasa secara elektronik di Indonesia diprediksi terus meningkat seiring pemanfaatan teknologi informasi oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini membawa efek berantai bagi sektor usaha pendukung.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengungkapkan saat ini sedang berlangsung proses pergeseran perniagaan dari alam offline (konvensional) ke alam online (daring).
“Kalau kita tidak mau ketinggalan, mari koperasi UKM masuk ke ekonomi digital ini,” kata Abdul Kadir Damanik Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, dalam siaran pers peresmian Kampung UKM digital Rabu (4/10/2017) di Kabupaten Pacitan, Jatim.
Menurut dia, model jual beli konvensional mulai ditinggalkan. Sebagai gantinya, penjual dan pembeli lebih suka memanfaatkan internet untuk bertransaksi secara tidak langsung. “Sistem belanja daring dirasakan lebih praktis dan menjanjikan kemudahan,” ujarnya.
Untuk itu, Abdul mengatakan, pergeseran pola transaksi itu harus dilihat sebagai peluang bagi para pelaku koperasi dan usaha kecil menengah di Tanah Air. Dengan harapan agar pangsa pasar semakin luas sehingga berdampak pula pada peningkatan produktivitas usaha.
Damanik juga mengatakan, maraknya perdagangan secara daring terbukti membawa efek berantai bagi sektor usaha pendukung.
Di bidang jasa paket saja, misalnya, volume pengiriman dapat menembus 16 juta unit per bulan. Dari jumlah itu, 70% di antaranya merupakan layanan belanja daring. Sementara dalam hal traksasi, selama kurun 2016 nilai transaksi daring tercatat mencapai US$ 4,49 miliar dolar AS atau setara Rp68 triliun. Volume transaksi itu sekitar 25% dari total omzet koperasi di Jawa Timur.
“Koperasi dan UKM juga harus melihat peluang ini. Jadikan e-commerce sebagai peluang yang harus diraih, sebagai tantangan yang harus dihadapi,” ujarnya.
Damanik menegaskan, Kemenkop UKM tidak tinggal diam melihat peluang tersebut dengan menjadikan peralihan tren e-commerce sebagai stimulan untuk mendorong percepatan upaya pemberdayaan ekonomi dan penguatan koperasi serta UMKM di Tanah Air.
Salah satu yang telah dimulai adalah dengan membentuk dan mengembangkan Pusat Layanan Usaha Terpadu Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) di kabupaten/kota seluruh Indonesia sejak 2013.
Tidak tanggung-tanggung, Kemenkop UKM menargetkan 50 persen kabupaten/kota di 32 provinsi Indonesia diharapkan telah memiliki PLUT-KUMKM pada 2019.
Namun, kendala anggaran dari APBN membuat Kemenkop UKM bersikap rasional dengan mengoptimalkan 51 PLUT KUMKM yang sudah terbentuk di 51 kabupaten/kota di 27 provinsi.
“PLUT-KUMKM menjadi basis kampung UKM digital dan ini adalah program unggulan kami dalam upaya memberdayakan koperasi,” tutur Damanik.
Saat ini, omzet 212 ribu koperasi di Indonesia jika dijumlah hanya Rp 266 triliun. Angka itu masih jauh di bawah negara-negara lain Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, dan Arab Saudi.
STEVY WIDIA
Discussion about this post