youngster.id - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong adanya pendanaan inovatif Blue Financing (Pendanaan Biru) untuk pengembangan pembangunan Blue Economy (ekonomi biru) di Indonesia.
Untuk pendanaan 7 agenda pembangunan seperti yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024, dibutuhkan pendanaan sebesar US$1.641,3 milyar. Sedangkan APBN hanya mampu mendanai 20-25% dari kebutuhan tersebut, termasuk untuk sektor kemaritiman perikanan dan kelautan. Pendanaan inovatif blue financing ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber yang berkontribusi untuk menutupi kesenjangan pendanaan yang ada.
Vivi Yulaswati, PLT Deputi Bidang Kemaritiman Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan, dari sisi inovasi pendanaan, Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan instrument Green Bond/Sukuk yang mencapai US$3.5 milyar dan Rp5.4 triliun serta SDGs Bond yang mencapai EUR500 juta. Namun, pendanaan inovatif ini masih belum mencukupi pendanaan pembangunan.
“Oleh karena itu, untuk memenuhi kekurangan pendanaan tersebut maka saat ini Kementerian PPN/Bappenas memiliki inisiatif mengembangkan Blue Bond/Sukuk yang nilainya akan diidentifikasi dari kebutuhan pembangunan di sektor kelautan kedepan,” ujar Vivi, saat memberikan paparan pembuka pada Technical Workshop Blue Finance Strategy di Jakarta, Rabu (14/9/2022).
Ditambahkannya, sejauh ini Bappenas telah menyusun kebijakan utama yaitu Blue Economy Development Framework dan SDGs Security Framework yang kemudian diterjemahkan dalam strategi berbentuk Blue Finance Policy Note melalui dukungan World Bank yang diharapkan bisa menjadi salah satu dasar kebijakan pendanaan biru di Indonesia sehingga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
Vivi juga mengharapkan dengan adanya workshop tersebut bisa menyelaraskan pemahaman antar sektor baik di pemerintahan maupun stakeholder lainnya tentang Blue Financing terkait peluang pendanaan dan pembiayaan dari sumber pemerintah dan swasta. Juga bisa memetakan peran dan program para pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan program Blue Financing di Indonesia. Dan Kajian Policy Note Blue Finance yang telah disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama World Bank bisa tersosialisasikan,
Dalam acara yang sama, Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas, Sri Yanti JS berharap implementasi dari Blue Finance ini bisa segera terlaksana dan dapat didukung penuh oleh berbagai pemangku kepentingan terkait.
“Kami berharap setelah technical workshop ada tindak lanjut berupa workshop nasional untuk bisa lebih menentukan langkah yang lebih konkret dan strategis untuk implementasi dan pengembangan Pendanaan Biru di Indonesia. Harus ada dokumen Blue Finance Instrument Guideline sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait sebagai panduannya,” tandas Yanti.
HENNI SOELAEMAN